Proses Verifikasi Lahan di Sirkuit Mandalika Yang Belum Tuntas Di Bayarkan Memasuki Babak Selanjutnya

Mataram – Proses verifikasi lahan di Sirkuit Mandalika yang belum tuntas di bayarkan memasuki babak selanjutnya. Setelah 10 hari Verifikasi dokumen oleh satgas penyelesaian lahan sirkuit minggu depan tahapan peninjauan lapangan.

”Sudah selesai kalau verifikasi dokumen sudah di serahkan dan di wawancara semua kuasa hukum dan pemilik lahan,” kata Juru bicara pejuang lahan Sirkuit mandalika M Samsul Qomar.

Proses ini tentu sebagai bagian untuk memberikan ruang kepada pemilik mengajuan dokumen hak atas tanah mereka, kata MSQ akrabnya di panggil sembari memastikan kalau dokumen yang di ajukan berkas aseli bukan copy atau salinan.

Dalam proses tersebut, kata dia Kesbangpoldagri dalam hal ini sebagai ketua Satgas di nilai baik dalam proses awal verifikasi berkas.” Kesbangpoldagri bekerja cukup baik kita harap kerja selanjutnya sama baiknya yakni turun ke lapangan,” papar mantan jurnalis ini.

Sebelum turun ke lapangan, memang ada proses rapat terbatas yang akan di lakukan oleh satgas bersama tim yang di bentuk Gubernur. Harapannya semua pihak yang mengajukan keberatan bisa di akomdir untuk di tuntaskan pembayarannya.
MSQ meminta dalam rapat satgas nanti sisi kemanusiaan dan keadilan di kedepankan sehingga warga mandalika tidak ada yang merasa di abaikan.

“ kita minta satgas lebih arif dan bijaksana juga bergerak cepat karena perhelatan moto GP sudah di depan mata,” jelasnya.

Pihaknya menargetkan sebelum februari soal lahan yang belum selesai ini bisa tuntas sehingga maret mendatang tidak ada lagi aksi atau reaksi warga pemilik yang dapat mengganggu atau memperburuk citra kita di mata dunia .
Semua pihak mendukung gelaran dunia ini, semuanya di dukung termasuk oleh pemilik lahan tapi selesaikan juga hak hak mareka. Agar semua berjalan sesuai rencana dan kalender yang sudah terjadual.

“ kawan kawan kuasa hukum dan pemilik masih yakin pak gubernur akan membantu nenyelesaikan hak mereka, seperti yang sudah di lakukan pada 9 bidang sebelumnya, perlakuannya tentu akan sama ,” pungkas mantan ketua Komisi 2 DPRD Loteng ini.

__Posted on
December 12, 2021
__Categories
News