Rapat Paripurna DPRD Loteng, Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

Lombok Tengah- Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD H.L.Sarjana. Dalam sidang paripurna DPRD tersebut dibentuk Pansus Ranperda PDAM yang dipimpin Ketua Komisi 2 H.L.Kelan

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah dalam sambutannya mengatakan, pada hari rabu tanggal 2 november 2022, telah disampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang apbd kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2023, dan rancangan peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani.

Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan jawaban secara umum atas pemandangan tersebut secara berturut-turut, yang kami mulai dengan jawaban atas ranperda tentang apbd kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2023,  sebagai berikut

Fraksi Partai Gerindra 

Menanggapi saran dari fraksi gerindra terhadap peningkatan kemudahan dalam pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, di antaranya melalui digitalisasi, hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah melalui badan pengelolaan pendapatan daerah, yang akan menerima layanan transaksi secara digital/elektronik dengan berbagai pilihan jenis e-wallet, serta pembayaran secara online bekerja sama dengan dunia perbankan dalam rangka memberikan kemudahan akses pelayanan pajak daerah, khususnya dari sektor pbb-p2 maupun sektor pajak lainnya.

Fraksi Partai Golkar 

Menanggapi pemberitaan terkait penanganan pungutan pbb-p2 yang dinilai lamban yang mengakibatkan adanya peningkatan tunggakan pbb-p2, dapat kami sampaikan bahwa :

1)     mengingat tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak khususnya pbb-p2 masih relatif rendah, perlu upaya optimalisasi dan strategi yang dilakukan dengan membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan para camat, kepala desa dan lurah;

2)    pemerintah kabupaten lombok tengah telah menerbitkan surat edaran bupati nomor 973/25/bappenda/2022 tanggal 14 januari 2022 tentang optimalisasi penerimaan PBB-P2 yang ditujukan kepada seluruh camat dan kepala desa/lurah se-kabupaten Lombok Tengah;

3)     Rasio jumlah tenaga sedahan/juru pungut PBB-P2 saat ini sebanyak 60 orang, belum sebanding dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang tersebar pada 154 desa dan kelurahan, atau 1 orang menangani 4 sampai 5 desa sehingga masih diperlukan penambahan untuk memenuhi rasio 1 orang sedahan menangani 1 desa/kelurahan;

4)     Dalam rangka memberikan kemudahan masyarakat membayar pajak daerah dan menghindari terjadinya kebocoran, pada tahun 2023 akan dibuka layanan online pembayaran PBB-P2 maupun pajak lainnya secara digital/elektronik. pada tahun 2022 ini, sedang dipersiapkan regulasi, aplikasi, sdm dan dukungan infrastruktur jaringan.

Layanan pembayaran secara digital ini, merupakan salah satu strategi pemerintah daerah dalam memaksimalkan dan meningkatkan capaian target pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2023, sekaligus menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat.

Berkaitan dengan kondisi kas daerah saat ini, perlu kami sampaikan bahwa dana yang masih tersimpan pada kas daerah, sebagian besar bersumber dari dana earmarked yang bersifat diarahkan penggunaannya, antara lain akan dipergunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru, serta penyelesaian pembayaran atas pekerjaan atau kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah maupun DBHH-CHT.

Sementara itu, realisasi pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat menunjang pemenuhan kebutuhan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan kegiatan yang bersifat kontraktual, sejauh ini masih belum optimal capaiannya.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 

1.    tidak dapat dipungkiri bahwa penurunan potensi pendapatan daerah berdampak pada upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah. keterbatasan sumber-sumber pendanaan dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tantangan, sehingga diperlukan pencermatan strategi dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan, di antaranya dengan upaya mengoptimalkan ketersediaan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas melalui langkah-langkah efisiensi belanja, khususnya yang bersifat penunjang pelaksanaan program/kegiatan, maupun rasionalisasi belanja yang dinilai kurang prioritas. di samping itu, upaya pencapaian target sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal penting dilakukan untuk memenuhi dukungan pendanaan dan pembiayaan atas beban belanja daerah yang telah direncanakan. dengan demikian, target-target prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat diupayakan seoptimal mungkin pencapaiannya.

Jawaban ini sekaligus menanggapi harapan dari fraksi partai demokrat berkaitan dengan kondisi penurunan target pendapatan daerah tahun anggaran 2023, yang berdampak terhadap terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan yang akan berpengaruh pada pelaksanaan rpjmd yang sudah disusun sebelumnya, sehingga perlu mengupayakan realisasi sumber-sumber pendanaan secara maksimal agar terdapat keseimbangan antara pendapatan daerah dengan belanja daerah.

2.    Dalam penyusunan rancangan apbd tahun anggaran 2023, pemerintah kabupaten lombok tengah senantiasa memperhatikan dan mengedepankan prinsip-prinsip penyusunan APBD, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan apbd tahun anggaran 2023, di antaranya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, serta dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian terhadap ketimpangan pembangunan di wilayah utara dan selatan, semestinya tidak hanya dinilai dari sisi pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBD, namun harus dilihat pula dari keseimbangan aspek keadilan dengan mempertimbangkan dukungan prioritas pembangunan baik skala nasional maupun regional.

4.    Harapan agar pemerintah daerah meningkatkan proporsi belanja terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan, dapat kami sampaikan bahwa secara proporsi belanja khususnya pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kesehatan, menempati urutan teratas dan kedua dari sisi besaran alokasi dana.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 

Proyeksi pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan dalam rancangan apbd tahun anggaran 2023, dilakukan secara terukur berdasarkan potensi yang ada dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan perekonomian baik global, nasional maupun regional.

Berkaitan dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat khususnya yang bersumber dari dana perimbangan, pada rancangan apbd tahun anggaran 2023 telah dilakukan penyesuaian dengan besaran rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023, sebagaimana tertuang dalam surat direktur jenderal perimbangan keuangan nomor s-173/pk/2022, sehingga diharapkan realisasinya dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. selain upaya peningkatan peran aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan transfer dari pemerintah pusat khususnya yang bersumber dari dana perimbangan.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka memetakan kembali potensi-potensi pendapatan daerah yang bisa digali sebagai sumber pendapatan asli daerah, antara lain:

1)     Pendataan zona nilai tanah di wilayah kabupaten lombok tengah, sebagai acuan dalam memperoleh data terbaru potensi pendapatan asli daerah secara riil sesuai kondisi saat ini;

2)     melakukan ekstensifikasi sebagai upaya memperoleh data terhadap potensi-potensi baru dan salah satu upaya pemutakhiran data potensi PAD;

3)     Membentuk tim inventarisasi sumber potensi pendapatan asli daerah, sebagai upaya dalam menetapkan sumber pendapatan asli daerah dan penentuan besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD;

4)     Pemetaan atau mapping potensi pendapatan asli daerah secara Geographic Information System (GIS) berbasis online sebagai upaya mewujudkan transparansi.

Pengelolaan pendapatan daerah merupakan salah satu aspek yang diatur dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan daerah. pengaturan teknis lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah sebagai upaya untuk mempermudah pelayanan dan kepastian hukum, telah disusun standar operasional prosedur, khususnya untuk semua jenis pajak daerah. 

Fraksi Partai  Keadilan Sejahtera

Pemerintah daerah sependapat dengan pemandangan umum yang disampaikan oleh fraksi partai keadilan sejahtera, berkaitan dengan penyusunan anggaran harus memandang bahwa upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orientasi dan tujuan utama dalam pembangunan. sehingga setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD oleh pemerintah daerah lombok tengah, seharusnya berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Lombok Tengah. berkaitan dengan struktur pendapatan daerah, sampai sejauh ini kontribusi pendapatan transfer menjadi sumber terbesar dalam pendapatan daerah. dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer, pemerintah daerah perlu mengupayakan peningkatan kemandirian fiskal melalui upaya peningkatan besaran kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah.

Fraksi Partai Demokrat 

Sebagaimana telah diungkapkan dalam dokumen nota keuangan ranperda tentang apbd tahun anggaran 2023, bahwa kebijakan pemerintah pusat berkenaan adanya dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya pada tahun anggaran 2023 untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum, termasuk penggajian formasi P3K maupun pendanaan kelurahan, serta penurunan pendapatan yang cukup signifikan terutama yang bersumber dari dana alokasi khusus fisik, mempersempit ruang fiskal daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan prioritas daerah. terlepas dari kondisi tersebut, pemenuhan belanja yang bersifat wajib/mengikat seperti pembayaran gaji p3k selaku aparatur sipil negara, menjadi prioritas utama untuk dipenuhi dalam belanja daerah. keberadaan tenaga P3K tentunya didasarkan atas kebutuhan teknis sumber daya manusia dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, yang disesuaikan dengan jumlah formasi yang tersedia dari pemerintah pusat dan mempertimbangkan pula kemampuan keuangan daerah.

Secara khusus, strategi dari pemerintah kabupaten Lombok Tengah pada tahun anggaran 2023 dalam rangka optimalisasi target pendapatan asli daerah di kawasan ekonomi khusus Mandalika, antara lain melalui pemanfaatan penggunaan digitalisasi pajak daerah dan pemutakhiran data potensi objek baru yang dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah.

Fraksi Partai Bulan Bintang 

Berkaitan dengan gaji tenaga P3K formasi tahun 2020 sampai dengan 2022, dapat kami sampaikan bahwa pembebanan penggajian tenaga P3K dalam APBD bersumber dari dana alokasi umum.

Berkaitan dengan sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah khususnya pajak hiburan, pada rancangan APBD tahun anggaran 2023 ditargetkan sama dengan target pada tahun anggaran 2022, yaitu sebesar 78,98 milyar rupiah. kendatipun pada pencapaian realisasi pajak hiburan dalam pelaksanaan apbd tahun anggaran 2022 hingga saat ini belum optimal, namun dengan optimisme bahwa pada tahun anggaran 2023 perkembangan perekonomian baik global, nasional, maupun regional, semakin membaik seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, terutama pemulihan di sektor pariwisata pada periode endemi di tahun 2023, penetapan target pajak hiburan tersebut diharapkan dapat tercapai secara optimal.

Fraksi Partai Nasdem Perjuangan 

Harapan dari Fraksi Partai Nasdem Perjuangan atas keberhasilan pengendalian pandemi mampu kembali menggeliatkan aktivitas ekonomi termasuk di daerah wisata, akan menjadi salah satu instrumen pendongkrak pendapatan asli daerah tentunya menjadi harapan bersama. hal tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya peran kerja bersama seluruh stakeholder, dan peningkatan kesadaran wajib pajak maupun retribusi daerah, sehingga realisasi target sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Menanggapi harapan berkaitan dengan lahan aset khususnya di sekitar luar kawasan ekonomi khusus mandalika, yang dalam penguasaan investor namun hingga saat ini belum mulai digarap atau dikelola oleh investor, jika dirasa perlu agar izinnya dicabut dan bisa ditawarkan kepada pihak lain yang lebih siap, bahwa pemerintah daerah melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, terus melakukan kegiatan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, di antaranya dengan melakukan analisa dan verifikasi data kegiatan dari pelaku usaha, evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha, dan pelaksanaan inspeksi lapangan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

program kerja selengkapnya sebagaimana tertuang dalam dokumen ranperda tentang APBD tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan beberapa pekan yang lalu.

__Posted on
November 9, 2022
__Categories
News