Puluhan Pegawai Honor Dishub Loteng Minta Kenaikan Insentif

Lombok Tengah – Puluhan tenaga honorer dinas Perhubungan kabupaten lombok tengah medatangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Tengah jumat 20/11.
Kedatangan puluhan tenaga honorer tersebut meminta perhatian pemerintah terkait insentif Tenaga honor untuk di naikkan.

Kedatanga puluhan tenga honorer tersebut yang di terima langsung Kepala BPKAD Lombok tengah Baiq Aluh Windayu di ruangan rapat BPKAD Lombok Tengah.

Perkawakilan Tenaga Honor Dinas Perhubungan Lombok Tengah Yudi Firmayadi menyatakan, kedatangnya ini menindak lanjuti hasil hering berapa waktu lalu ke DPRD Lombok Tengah, Ia meminta pemerintah memperhatikan dan jangan di pandang sebelah mata terkiat insetif tenaga honor Dishub tindak pernah di tingkatkan.

Tugas dan fungsi para pegawai honor ini sama dengan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu juga, pihaknya tetap menjalani tugasnya untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

“Namun, honor kami tetap Rp 400 ribu. Kenapa tidak bisa ditingkatkan lagi seperti instansi lainnya yang mencapai Rp 750 sampai Rp 1 Juta, ” terangya.

“Untuk jaminan kesehatan juga tidak pernah ada itu yang kami tuntut, Supaya pemerintah memperhatikan kami dan jangan di pandang sebelah mata, “keluhnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Lombok Tengah, Baiq Aluh Windayu mengatakan, keputusan terkait anggaran itu bukan di BPKAD, namum ada di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Selain itu juga, Regulasi aturan yang tidak membolehkan pengangkatan Honorer sehingga anggaran untuk insentif itu disiasati sesuai aturan yang ada.

“Regulasi yang tidak membolehkan, itu yang tidak bisa menambah insentif para pegawai Non ASN,” terangnya.

Apabila Dinas itu kekurangan pegawai mereka harus mengajukan formasi seleksi sesuai aturan, karena tidak diperbolehkan mengangkat honor.

Disamping itu juga, pemerintah Daerah merasa tidak mau memberhentikan para pegawai honor yang telah berkerja lama, sehingga pihaknya menginisiasi supaya dapat diperhatikan.

“Kalau Honor Pol PP itu telah lama sejak 2005 lalu. Namun pihaknya akan menyampaikan tuntutan ini kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), “pungkasnya.(ad)

__Posted on
November 20, 2020
__Categories
News