Lombok- KPU Kabupaten Lombok Barat, ajak partai politik di untuk ikut serta dalam proses pendataan penduduk di Kabupaten Lombok Barat dengan mendorong melalui wakilnya di DPRD dalam ketegasan, konsistensi dan komitmen dari pemda maupun parpol melakukan pendataan di basis pemilih. Ajakan tersebut disampaikan saat saat membuka Rapat Pleno Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan bulan Maret 2022 di Aula Utama KPU Kab. Lobar, Kamis (31/3/2022).
Tentunya, peran parpol sangat berkemungkinan kalau ada terobosan yang efektif terkait dengan penghuni, pemilik atau yang bertempat tinggal di BTN-BTN di Lombok Barat maka, jumlah penduduk Lombok Barat bisa menembus angka 1 juta, lebih satu misalnya sudah bisa bisa menaikkan jumlah kursi menjadi 50, menambah 5 kursi. Tapi itu adalah kerjasama bersama, tidak hanya asih dibebankan ke dinas pendudukan tapi ada ketegasan dari pemerintah.
“Sudah berulang kali kita mengingatkan kepada kita semua bahwa di Lombok Barat dari 10 kecamatan, 9 kecamatan sudah dipadati, dijamuri pembangunan dan pengembangan tempat hunian baru,” terangnya.
Menurut Bambang, KPU Kab Lobar memandang ajakan proses pendataan kepada parpol dalam upaya membangun validasi dan aktualiasi pemilih Lobar yang lebih baik sehingga parpol tidak protes dikarenakan ada pemilih yang faktanya sudah tinggal di Lobar, tapi tidak memiliki hak pilih. Hal ini penting agar parpol dalam melakukan sosialisasi, kampanye dan pendidikan pemilih tidak salah sasaran. Salah satu terobosan bisa dilakukan perekaman KTP di basis partai dengan bekerjasama dengan Dukcapil.
“Jangan sampai parpol berebut ruang yang kosong, seperti berebut di wilayah BTN, tapi tidak ada pemilih karena bukan penduduk Lobar, sehingga partai politik jelas dalam kampanyenya tidak salah sasaran,” tekannya.
Hal yang sama juga dalam kepastian pengawasan dari bawaslu terhadap para caleg yang melakukan kampanye tidak memasuki wilayah lain untuk mengurangi kesimpang siuran, karena logis yang tinggal di BTN tersebut ber-KTP luar Lobar, bawaslu menindak tapi bukan caleg Lobar, tidak menindak caleg karena melanggar wilayah kerja Lobar.
Sosialisasi Massif
Sementara itu Syamsul Hadi, Sekretaris PKB Lobar dan Adi Sabardi wakil Ketua Parti Golkar Lobar mendukung upaya sebagai kerja bersama baik dari KPU, Bawaslu, Parpol dan Dukcapil dengan ujung tombak di lapangan. Tentunya, diperlukan gerakan yang massif dari tingkat dusun dan marathon dari berbagai pihak. Termasuk juga bagaimana parpol menyampaikan ke fraksinya di DPRD Lobar untuk penganggaran dan mendorong pemda gencar melakuka sosialisasi di masyarakat.
“Kita menganalogikan pendataan penduduk ini dengan metode yang dilakukan saat vaksin yang massif dari dusun, sekolah-sekolah, termasuk tenaga dukcapil bisa disesuaikan. Semestinya pemerintah juga bisa mengajak masyarakat untuk perekaman sampai ke rumah-rumah,” kata Syamsul.
