Kepala Daerah Jawab Pemandangan Umum Semua Fraksi di DPRD Loteng

Lombok Tengah – Bupati Lombok Tengah Senin kemarin memberikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD kabupaten Lombok Tengah terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022.

Jawaban pemerintah ini disampaikan Bupati dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Lombok Tengah, dan dipimpin oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, M Tauhid,SIP.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyatakan, sebagaimana pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan pada sidang paripurna hari kamis tanggal 1 september 2022, terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2022, maka terhadap hal-hal yang memerlukan penjelasan di dalam penyampaian pemandangan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Fraksi Partai Gerindra

1. Menanggapi apresiasi dari Fraksi Partai Gerindra berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah sekaligus menanggapi pula pernyataan dan pertanyaan dari beberapa fraksi lainnya yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, dapat disampaikan sebagai berikut:

peningkatan target pendapatan asli daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana penjelasan yang tertuang dalam dokumen nota keuangan, antara lain diakibatkan adanya penyesuaian besaran target beberapa potensi obyek pendapatan asli daerah.

Upaya pemerintah kabupaten Lombok Tengah melalui badan pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka mengoptimalkan target dan capaian pendapatan asli daerah khususnya dari sektor bphtb dan pbb-p2, antara lain:

a) Telah dilaksanakan penilaian zone tanah untuk wilayah kecamatan praya, dan rencananya akan dilanjutkan untuk semua desa di kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023. Hal ini menjadi acuan penentuan harga untuk bphtb serta untuk penyesuaian njop pbb-p2 sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli dari sektor tersebut.

b) Tahun 2023 diusulkan rencana pemutakhiran data subyek dan obyek pajak pbb-p2 sebagai upaya meningkatkan validitas database pbb-p2 yang diharapkan akan mengurangi piutang pbb-p2 dan penolakan pembayaran dari wajib pajak.

Berkaitan dengan ketidakoptimalan dalam pencapaian target pendapatan asli daerah saat ini, bahwa :

1.Kondisi ketidakoptimalan tersebut terjadi karena masih adanya dampak dari pandemi covid-19 yang dirasakan oleh pelaku pariwisata khususnya pihak hotel yang masih melakukan recovery terhadap fasilitas sarana dan prasana yang hampir tidak pernah melakukan aktivitas selama pandemi.

1. Visit rate terhadap hotel masih relatif rendah, kecuali pada saat event motogp maupun wsbk sehingga di luar event tersebut belum mampu meningkatkan visit rate hotel maupun restoran.

2. Diperlukan kerjasama semua pihak untuk menciptakan iklim yang dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

    Selanjutnya, dengan masih belum optimalnya perkembangan capaian pendapatan asli daerah khususnya pada semester pertama, telah dilakukan beberapa upaya antara lain:

a) Membentuk tim satgas percepatan pemeriksaan realisasi pajak daerah dengan melibatkan semua stakeholders, termasuk pol-pp. Dalam minggu ini akan dilakukan kunjungan lapangan ke beberapa hotel dan restoran yang memiliki kontribusi yang besar dalam pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak hotel dan restoran.

b) Membuat surat teguran ke semua hotel dan restoran menyangkut tunggakan pembayaran pajak tahun berjalan, termasuk terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah lainnya.

c) Melakukan monitoring dan evaluasi ke semua wajib pajak daerah dan juru pungut sebagai upaya memberikan early warning.

    Adapun upaya khusus berkaitan dengan inovasi dan terobosan yang dilakukan dalam rangka peningkatan capaian target pendapatan asli daerah, antara lain:

a) Pencatatan dan monitoring transaksi hotel restoran berbasis teknologi informasi melalui penggunaan smart tax pada 61 hotel restoran dengan online transaction monitoring (otm) yang dapat dimonitoring secara real time.

b) Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan smart tax dengan pihak ketiga dan bank ntb syariah setiap bulan untuk memastikan aplikasi tersebut digunakan untuk pencatatan transaksi.

c) Telah dikembangkan aplikasi smartgov untuk pengelolaan 11 jenis pajak daerah, sebagai bentuk transparansi dan meminimalisir kebocoran dan akan dilaunching pada tahun 2023.

d) Joint audit dengan bpkp terhadap penyelenggaraan event moto gp dan wsbk untuk memastikan pajak yang dibayarkan sesuai dengan tarif pajak parkir dan untuk transparansi penyelenggaraan.

    Selain itu, terdapat pula 4 hal yang menjadi perhatian penting dalam rangka optimalisasi kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah, yaitu: regulasi, kualitas maupun kuantitas sdm yang cukup, dan sarana prasarana serta anggaran yang memadai.

Dari sisi sumber daya manusia sendiri, saat ini memang mengalami kekurangan terutama juru pungut pbb-p2 yang sebagian telah memasuki masa purna tugas.

2.Selanjutnya, menanggapi permintaan penjelasan dari fraksi gerindra berkaitan dengan keterlambatan dalam pengerjaan beberapa proyek pembangunan ruas jalan yang pembiayaannya bersumber dari pinjaman program pen dari PT.SMI, bahwa progres pembangunan beberapa ruas jalan seperti sintung – selakan, esot – pidendang dan ruas sisik – jurang jangke sampai saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan pekerjaan. dari sisi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, di mulai sejak tanggal 16 maret 2022 dan direncanakan berakhir sampai dengan tanggal 10 desember 2022. Secara progres pekerjaan fisik telah sesuai dengan target yang tertuang dalam kontrak kerja.

 b. Fraksi Partai Golongan Karya

1. Berkenaan dengan besaran pinjaman program pen dari PT.SMI, berdasarkan dengan nilai tender yang telah disetujui oleh PT.SMI sampai saat ini sebesar Rp.168.374.861.000. Sedangkan terhadap 3 ruas yang diusulkan perubahannya saat ini telah mendapatkan rekomendasi dari kementerian keuangan dan menunggu persetujuan dari PT.SMI.

2. Berkaitan dengan progres penanganan kasus stunting di wilayah kabupaten Lombok Tengah, bahwa:

Pada tahun 2019, angka kasus stunting yaitu sebesar 29,94% dari jumlah sasaran balita 90.000 balita atau sekitar 26.946 balita stunting. sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan angka balita stunting sebesar 2,15% menjadi 27,79%, serta pada tahun 2021 terjadi penurunan balita stunting menjadi 21,81%.

Penanganan dan pencegahan stunting di kabupaten Lombok Tengah terus kita galakkan secara maksimal, dengan melakukan kegiatan konvergensi stunting dengan melibatkan pemerintah desa dan pihak swasta. Pencegahan dilakukan dengan cara mitigasi keluarga berisiko stunting dan pendampingan kepada calon pengantin agar dapat mempersiapkan calon bayi yang akan dilahirkan dan dirawat dengan baik. Untuk penanganan stunting dilakukan dengan pendekatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Progres penanganan stunting pasca covid-19 sudah mulai lancar kembali,                    di mana dalam kegiatan konvergensi stunting sudah memasuki tahap aksi ke-3 dengan pemberian makanan tambahan gizi balita stunting dengan kategori gizi kurang sebanyak 162 kasus, pemberian makanan tambahan ibu hamil kekurangan energi kronis sebanyak 162 kasus, dan pemberian makanan tambahan gizi buruk sebanyak 14 kasus per september 2022.

Selanjutnya, terhadap penanganan kesehatan pasca pandemi covid-19, salah satunya difokuskan agar masyarakat kembali berani memeriksakan diri dan keluarganya ke fasilitas kesehatan, karena selama pandemi masyarakat khawatir akan divonis covid-19 ketika berkunjung ke tempat fasilitas kesehatan. untuk mengatasi hal ini, pemerintah kabupaten lombok tengah melalui dinas kesehatan intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat. dengan demikian, diharapkan tingkat kunjungan masyarakat ke pusat layanan kesehatan akan dapat meningkat yang akan dapat berdampak pada meningkatnya efektifitas deteksi dini dan penanganan terhadap kondisi kesehatan masyarakat.

c. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

1. Menanggapi pernyataan fraksi partai kebangkitan bangsa berkaitan dengan masih rendahnya realisasi belanja daerah khususnya pada dinas pendidikan, dan permintaan penjelasan progres pekerjaan yang ada pada dinas pendidikan sampai saat ini, dapat kami klarifikasi sebagai berikut:

a) Bahwa kegiatan fisik pembangunan atau rehabilitasi yang bersumber dari dak tahun anggaran 2022, telah dilaksanakan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi gedung ruang kelas sekolah jenjang pendidikan paud, sd dan smp dengan model swakelola. realisasi keuangan sampai saat ini sudah mencapai 65%, sedangkan realisasi fisik telah mencapai 70%.

b) Kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa serta pengadaan media bersumber dari dak bidang pendidikan penunjang pembelajaran siswa tahun anggaran 2022 dengan persentase realisasi fisik sebesar 73%.

c) Kegiatan fisik pembangunan atau rehabilitasi bangunan ruang kelas sekolah jenjang paud, sd, smp dana yang bersumber dari dana dau, dokumen kontrak dan administrasi sebagai syarat realisasi kegiatan telah selesai tinggal menunggu hasil verifikasi dari pejabat pengadaan barang/jasa, dan bidang perbendaharaan bpkad kabupaten lombok tengah.

d) Kegiatan pendidikan penunjang siswa retrival bagi siswa rentan putus sekolah telah direalisasikan sebesar 90%.

e) Kegiatan dana insentif bagi guru tidak tetap di sekolah negeri jenjang tk, sd dan smp, dan guru tetap yayasan jenjang paud dalam proses verifikasi dan validasi, serta menyiapkan sk sebagai syarat pembayaran insentif guru tidak tetap yang tidak lulus seleksi p3K maupun CPNS.

1. Berkaitan dengan implementasi aplikasi SIPD di Kabupaten Lombok Tengah, dan menanggapi permintaan khusus dari fraksi partai kebangkitan bangsa untuk lebih terbuka dan memberikan ruang terhadap dinamika perubahan yang terjadi dalam penyusunan pokok-pokok pikiran, bahwa :

proses pengusulan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD, telah melewati mekanisme tahapan perencanaan dengan mengacu pada peraturan mendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, serta mengacu pula pada peraturan mendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa aplikasi sipd ini sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah hanya sebagai pengguna. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah sudah terintegrasi dalam sipd berdasarkan peraturan mendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta keputusan mendagri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Usulan aspirasi masyarakat harus selaras dengan program dan kegiatan yang terintegrasi pada sipd sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan.

Ke depan pemerintah daerah akan lebih intensif melakukan sosialisasi dan asistensi terkait mekanisme pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga diharapkan aspirasi dprd dapat diakomodir secara optimal.

d. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Sejauh ini pemerintah daerah telah mengupayakan perbaikan-perbaikan pola penganggaran melalui penerapan anggaran berbasis kinerja, dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan, serta mengutamakan kemanfaatan untuk masyarakat. penajaman indikator kinerja program dan kegiatan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah untuk lebih mengarahkan pada upaya-upaya percepatan capaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Terhadap beberapa saran dan masukan yang disampaikan, tentunya akan menjadi catatan penting dalam perencanaan penganggaran ke depan.

e. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

1. Menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berkaitan dengan kesiapan dalam mengatasi dampak kenaikan BBM, bahwa berdasarkan arahan bapak presiden pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2022, dan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, pemerintah melalui kementerian dalam negeri telah mengeluarkan surat edaran nomor 500/4825/sj tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. dalam surat edaran tersebut, kepala daerah diminta untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan, terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah. Dalam hal alokasi anggaran dimaksud belum tersedia, dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran kepada perangkat daerah.

Berkaitan dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT), pemerintah kabupaten Lombok Tengah melalui belanja bantuan sosial yang bersumber dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp.9.676.800.000, yang rencananya diarahkan untuk pemberian bantuan langsung tunai diutamakan bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di wilayah kabupaten Lombok Tengah, khususnya yang belum menerima program bantuan sejenis.

1. Berkaitan dengan potensi dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, bahwa potensi dana kapitasi jaminan kesehatan nasional sesuai dengan jumlah kepesertaan BPJS pada masing-masing wilayah kerja puskesmas. Untuk tahun 2022 ini, besaran realisasi pendapatan puskesmas diprediksi mengalami penurunan dari target pendapatan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pemutakhiran data dari bpjs terkait jumlah kepesertaan, sehingga berdampak pada besaran transfer anggaran JKN pun menjadi kurang sehingga mempengaruhi realisasi belanja PKM. Terkait distribusi jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan sudah sesuai dengan mekanisme perhitungan dari BPJS.

2. Berkaitan dengan penyesuaian target pendapatan blud rsud diakibatkan adanya penambahan potensi pendapatan yang bersumber dari klaim penanganan kasus covid-19, dan penyesuaian penurunan target terhadap beberapa potensi obyek sumber pendapatan lainnya yang ada pada BLUD RSUD.

3. Menanggapi pernyataan yang disampaikan berkaitan dengan pasar renteng dan pasar jelojok belum termanfaatkan secara optimal dan belum memberikan kontribusi terhadap capaian pendapatan yang diharapkan, bahwa keberadaan pasar renteng dan pasar jelojok terus diupayakan pemanfaatannya dengan baik dalam rangka mewujudkan pasar yang bersih. Demikian pula dengan upaya peningkatan realisasi pendapatan asli daerah khususnya dari sektor retribusi pelayanan pasar atas keberadaan pasar tersebut, meskipun peningkatannya belum signifikan.

Kondisi perkembangan yang terjadi saat ini, khususnya di pasar Renteng banyak lapak terutama yang berada di lantai 2 tidak dimanfaatkan oleh pedagang dikarenakan pedagang merasa selama ini tidak ada pembeli yang naik ke lantai 2. Awalnya, pembagian pedagang didasarkan atas jenis komoditi yang dijual, di mana komoditi yang merupakan kebutuhan sehari-hari seperti sembako ditempatkan di lantai 2, dan sudah disepakati oleh pedagang. Namun yang terjadi saat ini, pedagang yang ditempatkan berdasarkan komoditi yang dijual sudah tidak berlaku lagi. Beberapa pedagang yang sebelumnya menjual barang non sembako, sekarang ikut menjual sembako seperti yang dijual di lantai 2 sehingga pengunjung yang datang ke lantai 2 semakin sepi. Upaya pemerintah kabupaten Lombok Tengah melalui dinas perindustrian dan perdagangan dengan melakukan teguran secara tertulis terhadap pedagang yang tidak pernah menempati lapak, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin berjualan di pasar tersebut.

f. Fraksi Partai Demokrat

1. Berkaitan dengan harapan Fraksi Partai Demokrat tentang adanya pengawasan secara ketat terhadap pengelolaan program-program pemerintah daerah, terutama pembangunan fisik, bahwa dalam setiap pelaksanaan program kegiatan tetap dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terintegrasi dan intensif, sehingga diharapkan pelaksanaan program yang telah direncanakan dapat terimplementasi secara optimal, sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, dan diharapkan dapat berdampak pada pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dan bermanfaat bagi pemulihan ekonomi khususnya bagi masyarakat Lombok Tengah.

2. Menyikapi persoalan yang dialami oleh petani, buruh, pekerja dan UMKM khususnya yang terdampak pandemi covid-19, selama ini kebijakan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Lombok Tengah dalam upaya penanganan dampak/dukungan ekonomi, antara lain melalui program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program pemberdayaan UMKM, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif.

g. Fraksi Partai Bulan Bintang

1. Sesuai dengan harapan Fraksi Partai Bulan Bintang, bahwa dalam nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang disusun dengan mengacu pada RKPD perubahan kabupaten Lombok Tengah tahun 2022, tetap mempertahankan penjabaran tema pembangunan yang telah diusung pada tahun 2022 ke dalam enam prioritas pembangunan, yaitu:

1) Penguatan harmoni sosial dan stabilitas keamanan;

2) Meningkatkan sdm berkualitas dan unggul;

3) Mempercepat penurunan kemiskinan, perlindungan sosial dan peningkatan kesempatan kerja;

4) Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

5) Pengembangan daya saing produk lokal dan penguatan pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan;

6) Peningkatan akuntabiltas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang mudah dan cepat.

1. Berkaitan dengan keberadaan guru honorer, honorer tenaga kesehatan dan tenaga honorer lainnya di lingkup pemerintah daerah, tentunya kita semua sependapat bahwa perannya dalam membantu pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan profesi, keahlian yang dimiliki dan tempatnya bertugas, tidak bisa kita pungkiri. Upaya peningkatan kesejahteraan bagi mereka tentunya menjadi perhatian penting dan tanggung jawab kita bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut, berkaitan pula dengan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah kabupaten lombok tengah dalam rangka menindaklanjuti terbitnya se menpan rb nomor b/185/m.sm.02.03/2022, perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyinggung soal rencana penghapusan tenaga honorer, dan menindaklanjuti pasca terbitnya surat menpan-rb nomor b1/511/m.sm.01.00/2022, perihal pendataan tenaga non-asn di lingkungan instansi pemerintah, pemerintah kabupaten lombok tengah telah melakukan pendataan tenaga non asn di lingkup unit kerja pemerintah kabupaten Lombok Tengah, dengan ketentuan antara lain berstatus tenaga honorer kategori II (thk-2) yang terdaftar dalam database badan kepegawaian negara, dan pegawai non asn yang telah bekerja pada instansi pemerintah, dan mendapatkan honorarium yang berasal dari apbd bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.

1. Berkaitan dengan tindak lanjut rencana pemerintah pusat/anggota dewan pusat dapil Lombok yang mengangkat kembali rencana pembangunan DAM Mujur, perlu kami sampaikan bahwa pemerintah kabupaten Lombok Tengah telah melakukan rapat koordinasi dengan BWS, kepala desa, kepala dusun setempat, dan instansi terkait yang bertempat di dusun Lelong kecamatan Praya tengah dengan menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan larap dengan pembiayaan yang telah dianggarkan melalui BWS.

h. Fraksi Nasdem Perjuangan

Berkaitan dengan harapan agar realisasi penggunaan anggaran belanja tidak terduga benar-benar digunakan dengan baik, bermanfaat dan akuntabel, bahwa pada prinsipnya belanja tidak terduga dipersiapkan untuk dipergunakan dalam keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Realisasi penggunaan anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran 2022 ini, senantiasa mengedepankan aspek kemanfaatan dan akuntabilitas dengan mengacu pada mekanisme pengelolaan belanja tidak terduga, sebagaimana diatur dalam peraturan bupati nomor 5 tahun 2022 tentang pengelolaan belanja tidak terduga.

i. Fraksi Amanat Nurani Berkarya

1. Berkaitan dengan penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) di kabupaten Lombok Tengah, sehubungan dengan terbitnya instruksi mendagri nomor 32 tahun 2022 tentang penanganan penyakit mulut dan kuku di daerah, pemerintah kabupaten lombok tengah, telah menindaklanjutinya dengan melakukan pergeseran sebagian anggaran yang bersumber dari dana tidak terduga untuk diarahkan pada kegiatan yang berkaitan langsung dengan penanganan penyakit mulut dan kuku melalui dinas pertanian. Pergeseran anggaran tersebut, telah dituangkan dan ditetapkan melalui peraturan bupati lombok tengah nomor 21 tahun 2022, tentang perubahan keempat atas peraturan bupati nomor 112 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.

Selanjutnya, secara teknis pemerintah kabupaten Lombok Tengah melalui dinas pertanian telah mengambil langkah-langkah dalam penanganan penyakit mulut dan kuku dengan tahapan antara lain:

1) Tahap darurat

Dilaksanakan dalam kurun waktu 2 minggu pada awal bulan mei 2022. Tindakan yang diambil adalah isolasi terbatas, peneguhan kasus PMK melalui uji laboratorium, penutupan pasar hewan dan pengobatan di wilayah awal yaitu praya tengah dan jonggat. melakukan penutupan area tertular serta memanggil para pengelola ternak dan pengusaha untuk menyampaikan risiko pmk dan sosialisasi untuk peningkatan kewaspadaan terhadap serangan PMK.

2) Tahap tanggap darurat

Tahapan ini dilaksanakan mulai minggu kedua bulan mei sampai dengan saat ini. Tahapan ini bertujuan untuk melakukan penanganan yang bersifat jangka pendek dan menengah melalui 3 cara yaitu : isolasi, biosecurity dan pengobatan. Selain itu kami melakukan upaya pengadaan obat darurat dan obat DAK non fisik.

     Secara umum tahapan-tahapan yang diarahkan oleh kementerian pertanian dan BNPB telah dijalankan di kabupaten Lombok Tengah.

1. Berkaitan dengan pertanyaan peningkatan capaian target yang akan dihasilkan dengan adanya perubahan apbd kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022, terhadap target yang telah ditetapkan dalam apbd induk tahun anggaran 2022, bahwa perubahan apbd tahun anggaran 2022 diharapkan akan dapat meningkatkan capaian kinerja perangkat daerah yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan capaian output dan outcome program kegiatan yang ada pada masing-masing perangkat daerah khususnya yang mengalami perubahan.

2. Menanggapi harapan dari fraksi amanat nurani berkarya berkaitan dengan penambahan alokasi belanja operasi pada rancangan perubahan APBD, agar diprioritaskan untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial, tentunya hal tersebut kurang tepat karena tidak sesuai dengan kaidah penganggaran yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang menyatakan bahwa belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam apbd sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah memberikan apresiasi, usul, saran dan rekomendasi yang disampaikan dalam pemandangan umum. Tentunya semua itu akan menjadi penyemangat dan penambah khasanah gagasan pemikiran, serta sebagai bahan evaluasi menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Adapun hal-hal yang lebih bersifat teknis dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut, serta memerlukan kelengkapan dokumen terkait lainnya, insya allah akan disampaikan pada agenda rapat pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 di tingkat badan anggaran DPRD,” demikian Bupati Lombok Tengah.