Lombok Tengah – Bupati Lombok Tengah H.L.Pathul Bahri dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan agenda penyampaian penjelasan pemerintah terhadap Rancangan Perda APBD tahun 2023 dan Ranperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengatakan APBD memegang peranan penting dan strategis dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. APBD selain memiliki fungsi otorisasi, perencanaan dan pengawasan, APBD juga memiliki fungsi alokasi, distribusi serta stabilisasi.
Pada saat yang bersamaan pula, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola APBD secara efisien, efektif, relevan, ekonomis dan akuntabel.
Menurutnya rancangan APBD kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023, disusun berdasarkan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 yang telah disepakati antara pemerintah kabupaten Lombok Tengah dengan DPRD kabupaten Lombok Tengah, dan telah dilakukan penyesuaian terhadap besaran target pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat, Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor s-173/pk/2022 tanggal 29 september 2022 perihal penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023. penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.
Rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023, telah selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rencana kerja pembangunan daerah tahun 2023, yang mengusung tema “Rurung Lempek Gumi Paer untuk pemulihan ekonomi” yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan, yaitu:
1) jalan dan irigasi kondisi baik;
2) produk umkm berkualitas;
3) desa wisata bertaraf internasional;
4) integrasi pelayanan publik;
5) ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan;
6) pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar;
7) akhlaqul karimah dan penanaman nilai budaya.
