Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi NTB tidak pernah mengeluarkan Surat Edaran ataupun perintah mengenai Eliminasi anjing liar, terkecuali Anjing-anjing tersebut telah dinyatakan positif terjangkit penyakit menular seperti Rabies. Itupun akan dieliminasi setelah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebarannya baik melalui vaksin, pengobatan dan lainnya.
“Bila Hewan (Anjing) tersebut dinyatakan positif Rabies dan telah melakukan berbagai cara maka diperbolehkan untuk dieliminasi. Karena tanpa eliminasi pun anjing yang terjangkit Rabies Akan Mati sendiri dalam waktu empat belas hari. Jadi tidak ada perintah dari pemerintah tentang eliminasi Anjing liar yang tanpa masalah,”Ungkap Kadis Perternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB drh. Khairul Akbar, Senin (16/01/2023) saat ditemui media ini di ruang kerjanya.
Keterangan Kadisnakeswan NTB tersebut menyusul adanya pemberitaan atau isu terkait adanya eliminasi Anjing liar di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menurutnya strategi untuk menekan populasi Anjing liar di Nusa Tenggara Barat (NTB) biasa dilakukan melalui Kastrasi ( Prosedur penghilangan testis pada hewan / Anjing / kucing jantan.
“Kastrasi ini sama dengan proses sterelisasi untuk menekan kelahiran hewan tersebut sehingga tidak semakin berkembang biak. Selama ini kita lakukan sebagai salah satu strategi pengendalian Anjing ataupun kucing liar,”jelasnya.
Sebelumnya NTB dinyatakan bebas dari anjing Rabies berdasarkan SK kementerian Pertanian namun pada tahun 2019 beberapa kabupaten di pulau Sumbawa terdapat beberapa kasus Rabies sehingga saat ini Hanya Pulau Lombok yang masih dinyatakan Bebas Rabies sesuai SK.
Mengendalikan wabah rabies, Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB telah membentuk Kader Siaga Rabies (Kasira) di seluruh kabupaten kota hingga ketingkat kecamatan. Kelompok ini tugasnya memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap Hewan liar seperti Anjing pada khususnya.
Pada kesempatan itu Pria asal Pulau Sumbawa itu mengaku bahwa belum adanya regulasi yang mengatur terkait Hewan peliharaan seperti Anjing termasuk belum adanya tempat penampungan khusus (Shelter) yang disiapkan Pemerintah menjadi salah satu kendala dalam upaya menekan Populasi.
“Kita di NTB belum mempunyai Shalter sebagai kandang anjing liar, karena memang belum ada aturan tersendiri yang mengaturnya. Tetapi sebagai dokter hewan tentu sangat mendukung bila ada pihak swasta yang mempunyai Shalter seperti halnya ITDC, tentu kami sangat mendukung,’bebernya.
Namun yang jelas, Beliau menekankan bahwa tidak pernah ada kegiatan eliminasi Anjing di NTB. Ini bisa dibuktikan melalui realisasi anggaran yang dikeluarkan Dinas Peternakan. Mengingat obat untuk eliminasi tersebut sangat mahal.
Untuk menekan populasi Anjing di NTB pihaknya hanya melakukan Kastrasi atau sterilisasi. Dan kalaupun ada berita terkait eliminasi Anjing maka dipastikan itu dilakukan oknum bukan perintah dari pemerintah Provinsi NTB.
“Sekali lagi tidak ada instruksi dari Pemprov NTB atau Disnakeswan untuk melakukan Eleminasi terhadap Anjing liar di NTB,”pungkasnya.
Desy Marlina selaku perwakilan Network for Animal yang juga sebagai salah satu koordinator pencinta Hewan (Anjing dan Kucing) merasa sangat berterimakasih kepada pemerintah NTB jika dipastikan tidak akan ada eliminasi Anjing liar khususnya, kecuali Anjing tersebut bermasalah dan akan menyebarkan virus penyakit mematikan seperti Rabies.
Ia berharap kesejahteraan hewan seperti anjing dan kucing di Nusa Tenggara Barat dapat berlangsung. Terkait pengendalian populasi dan perkembang biakan, pihaknya telah rutin melakukan Sterilisasi (Kastrasi) di beberapa lokasi dimana Anjing liar berkumpul, salah satunya di Shalter ITDC, Pure Dalem Karang Jangkong dan titik kumpul lainnya.
“Itu upaya kami menekan populasi, karena kita ketahui reproduksi Anjing itu jumlahnya banyak, satu kali melahirkan saja anaknya bisa lebih dari 3, sementara tempat penampungan (Shelter) belum banyak,”tegasnya.
Lebih lanjut, Ia sangat mendukung langkah pemerintah NTB dalam pengendalian Anjing liar dengan tidak melalui eliminasi. Dan sangat berharap kepada pemerintah NTB untuk difasilitasi terbangunnya Shelter di NTB.(*)
