Mataram – Pemerintah Provinsi NTB siap memfasilitasi kolaborasi strategis dan sinergi berbagai program pembelajaran inklusi untuk mewujudkan misi NTB Sehat dan Cerdas. Melalui Komite Pengarah Provinsi NTB akan memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan potensial baik antar OPD maupun pihak potensial lainnya seperti LPTK, NGO/LSM, Ormas, sektor usaha dan industri terkait pembelajaran inklusi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., saat membuka acara Pertemuan Komite Pengarah Program INOVASI Provinsi NTB melalui video conference, di Pendopo Wagub, Selasa (12/1/2021).
“Dukungan kami untuk peningkatan kompetensi guru sebagai faktor kunci dalam pelaksanaan pembelajaran bermutu, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan hal-hal lainnya yang dapat mendukung terwujudnya NTB yang sehat dan cerdas,” jelas Ummi Rohmi Sapaan akrab Wagub, dalam kegiatan yang bertema Mewujudkan Pendidikan Inklusif di NTB: Membangun Kecakapan Dasar Kelompok Siswa SD/MI dengan kesulitan belajar terberat tersebut.
Dalam kegiatan tersebut, Ummi Rohmi menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Australia atas kemitraan dan dukungan terhadap pembangunan di NTB melalui berbagai bantuan program, khususnya pembangunan dalam bidang pendidikan.
“Kepercayaan Pemerintah Australia untuk melanjutkan program INOVASI Fase II di NTB akan kami manfaatkan secara maksimal agar dapat menjangkau sasaran yang lebih luas dan memberi dampak manfaat yang lebih besar bagi semua anak di NTB,” ungkapnya.
Wakil Gubernur perempuan pertama di NTB tersebut juga mengungkapkan apresiasinya kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kota, berbagai LPTK dan NGO yang bergerak memajukan pendidikan di NTB. Secara khusus Ummi Rohmi juga menyampaikan apresiasinya atas kemitraan INOVASI dengan Nahdlatul Wathan. Program INOVASI Fase II ini diharapkan akan menjangkau lebih banyak sekolah/madrasah di NTB.
“Kami berharap kemitraan ini menjadi pintu masuk untuk membangun kemitraan yang lebih luas dengan berbagai pihak di Kabupaten Lombok Timur sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar dengan jumlah sekolah/madrasah terbanyak di NTB,” harapnya.
Sementara itu, Daniel Woods, Konselor Pembangunan Manusia di Kedutaan Besar Australia di Jakarta, mengungkapkan Pemerintah Australia telah menjalin serta memelihara kemitraan yang baik dan produktif dengan NTB selama beberapa tahun. Melalui berbagai program pembangunan, khususnya pada bidang pendidikan, peningkatan yang signifikan dalam keterampilan literasi dan numerasi dasar siswa kelas awal berhasil diraih.
“Perkembangan dan pencapaian pada tahap awal Fase II ini memberi banyak harapan. Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama dan Bappenas, DFAT berkomitmen untuk terus bekerjasama dengan NTB dalam meningkatkan hasil belajar siswa khususnya dibidang literasi, numerasi, dan pendidikan karakter melalui INOVASI Fase II,” jelas Daniel Woods.
Program INOVASI sendiri fokus pada jenjang pendidikan dasar sebagai pondasi untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Fokus program ini adalah untuk mencari solusi yang relevan dan sesuai dengan tantangan pembelajaran yang ada di daerah masing-masing dan meningkatkan kemampuan literasi serta numerasi anak sekolah dasar.
Bentuk dukungan INOVASI yang telah diberikan seleama ini diantaranya, mendukung pengembangan kebijakan pada sektor pendidikan baik secara umum maupun inklusi. Mendukung Pemerintah dan Mitra Pemerintah untuk merintis dan menguji coba gagasan dan pendekatan baru. Menyediakan konsultasi saran dan dukungan teknis. Mengkomunikasikan hasil program serta berbagai pengetahuan dan praktik baik. Membina hubungan dan kerja sama antar institusi serta membangun kemitraan dan koalisi serta melaksanakan kajian analisis yang responsive.
Acara tersebut juga diikuti oleh Konselor Bidang Pembangunan Manusia, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia /Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Sekretaris DaerahProvinsi NTB, dan Bupati Bima, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara dan Sumbawa beserta jajarannya serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTB, Kepala BAPPEDA & Litbang Provinsi NTB, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB, Ketua PWNW Provinsi NTB, dan Dekan FKIP UNRAM.(red)
