Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Masnun: Semua Penerima Harus Bersumber Dari DTKS

- Jurnalis

Kamis, 6 Februari 2025 - 16:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lombok Tengah- Dalam rangka evaluasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, melakukan musyawarah desa (musdes) bersama pemerintah desa.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Masnun, mengatakan Pada tahun 2025 ini, kami telah menjadwalkan musdes penyusunan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu di semua desa atau di 154 desa/kelurahan di Lombok Tengah.

“Musdes yang di lakukan ini untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran,”katanya.

Ia mengatakan berdasarkan peraturan Kementerian Sosial, DTKS harus dilakukan validasi setiap tiga bulan dan diputuskan melalui musyawarah desa, dengan harapan bantuan yang diberikan pemerintah tersebut sesuai dengan DTKS baik program keluarga harapan (PKH) bantuan sembako maupun nontunai.

Baca Juga :  Bupati Sampaikan Pendapat Akhir Atas Persetujuan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Loteng Tahun Anggaran 2022

“Semua penerima bantuan itu harus bersumber dari DTSK ini,” katanya.

Lebih Lanjut Ia mengatakan tujuan dilakukan musyawarah desa itu juga untuk bisa mengakomodasi aspirasi masyarakat yang layak mendapat bantuan dan mengeluarkan masyarakat yang tidak layak mendapatkan bantuan.

“Artinya, warga yang diberikan bantuan itu sesuai dengan data yang diusulkan pemerintah desa melalui musdes,” katanya.

Menurut dia, desa yang tidak melakukan musdes dan data yang disampaikan sesuai kondisi masyarakat yang layak mendapatkan bantuan, mereka harus membuat surat pernyataan.

Baca Juga :  Kabel Internet Semerawut, Pemkab Lombok Tengah Bahas Penertiban

Oleh karena itu, musdes ini dilaksanakan dengan harapan data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi di lapangan dan program yang disalurkan tepat sasaran.

“Artinya, data yang disampaikan itu valid, jika ada perubahan mereka harus melakukan musdes,” katanya.

Ia menyebutkan berdasarkan data sementara jumlah warga yang mendapatkan program keluarga harapan sebanyak 61.393 jiwa. Sedangkan untuk jumlah warga yang mendapatkan bantuan pangan nontunai atau sembako sebanyak 127.250 orang yang tersebar di 154 desa dan kelurahan di 12 kecamatan di Lombok Tengah.”Sesuai aturan, data penerima bantuan itu harus valid dan dilakukan evaluasi tiga bulan sekali,” katanya.

Berita Terkait

ITDC Lanjutkan Komitmen Pengembangan SDM, InJourney Hospitality House di The Mandalika Masuki Tahun Ketiga
Dewan Lalu Pelita Putra Sosialisasikan Raperda Perlindungan PMI Asal NTB, Masyarakat Pringgarata Sambut Baik
L. M. Ahyar Resmi Dilantik Menjadi Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah
Pemkab Lombok Tengah Gelar Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi
Reses L. Abdussahid Didominasi Persoalan Inprastruktur Jalan
Wakil Bupati Lombok Tengah Tandatangani MOU Dengan Rektor UNDIKSHA Untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Lombok Tengah Satu-satunya di NTB Terapkan Manajemen Talenta ASN, 53 Pejabat Jalani Asesmen
Kosabangsa 2025 Dorong Transformasi Ekonomi Desa Kayangan Lewat Teknologi dan Digitalisasi

Berita Terkait

Rabu, 26 November 2025 - 13:49 WIB

ITDC Lanjutkan Komitmen Pengembangan SDM, InJourney Hospitality House di The Mandalika Masuki Tahun Ketiga

Jumat, 21 November 2025 - 17:52 WIB

Dewan Lalu Pelita Putra Sosialisasikan Raperda Perlindungan PMI Asal NTB, Masyarakat Pringgarata Sambut Baik

Senin, 17 November 2025 - 15:35 WIB

L. M. Ahyar Resmi Dilantik Menjadi Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah

Senin, 10 November 2025 - 10:44 WIB

Pemkab Lombok Tengah Gelar Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi

Minggu, 9 November 2025 - 09:26 WIB

Reses L. Abdussahid Didominasi Persoalan Inprastruktur Jalan

Berita Terbaru

Lombok Tengah

Pemkab Lombok Tengah Gelar Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi

Senin, 10 Nov 2025 - 10:44 WIB