Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Masnun: Semua Penerima Harus Bersumber Dari DTKS

- Jurnalis

Kamis, 6 Februari 2025 - 16:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lombok Tengah- Dalam rangka evaluasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, melakukan musyawarah desa (musdes) bersama pemerintah desa.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Masnun, mengatakan Pada tahun 2025 ini, kami telah menjadwalkan musdes penyusunan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu di semua desa atau di 154 desa/kelurahan di Lombok Tengah.

“Musdes yang di lakukan ini untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran,”katanya.

Ia mengatakan berdasarkan peraturan Kementerian Sosial, DTKS harus dilakukan validasi setiap tiga bulan dan diputuskan melalui musyawarah desa, dengan harapan bantuan yang diberikan pemerintah tersebut sesuai dengan DTKS baik program keluarga harapan (PKH) bantuan sembako maupun nontunai.

Baca Juga :  Bupati Lombok Tengah Terima Kunker Bupati Ende di Ruang Kerjanya

“Semua penerima bantuan itu harus bersumber dari DTSK ini,” katanya.

Lebih Lanjut Ia mengatakan tujuan dilakukan musyawarah desa itu juga untuk bisa mengakomodasi aspirasi masyarakat yang layak mendapat bantuan dan mengeluarkan masyarakat yang tidak layak mendapatkan bantuan.

“Artinya, warga yang diberikan bantuan itu sesuai dengan data yang diusulkan pemerintah desa melalui musdes,” katanya.

Menurut dia, desa yang tidak melakukan musdes dan data yang disampaikan sesuai kondisi masyarakat yang layak mendapatkan bantuan, mereka harus membuat surat pernyataan.

Baca Juga :  Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Lombok Tengah Mengucapkan "Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharam 1447 H"

Oleh karena itu, musdes ini dilaksanakan dengan harapan data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi di lapangan dan program yang disalurkan tepat sasaran.

“Artinya, data yang disampaikan itu valid, jika ada perubahan mereka harus melakukan musdes,” katanya.

Ia menyebutkan berdasarkan data sementara jumlah warga yang mendapatkan program keluarga harapan sebanyak 61.393 jiwa. Sedangkan untuk jumlah warga yang mendapatkan bantuan pangan nontunai atau sembako sebanyak 127.250 orang yang tersebar di 154 desa dan kelurahan di 12 kecamatan di Lombok Tengah.”Sesuai aturan, data penerima bantuan itu harus valid dan dilakukan evaluasi tiga bulan sekali,” katanya.

Berita Terkait

DPRD Kaji Usulan Pemda Soal Penyertaan Modal ke PDAM
ITDC Gandeng Masyarakat Benoa Kelola Sampah Organik Jadi Eco Enzyme
Kepala BPJPH Babe Haikal Dijadwalkan Resmikan Ruang Kelas Baru di SD 2 Singgar Penjalin
Pemkab Lombok Tengah Raih Opini WTP Ke-14 Secara Berturut-turut
Investasi KEK Mandalika Tembus Rp6 Triliun, Serap 26 Ribu Tenaga Kerja
Golo Mori Sunset Run 2026 Siap Digelar, Tiket Mulai Dipasarkan
Kunjungan Wisata KEK Mandalika Melonjak, Tembus 285 Ribu Pengunjung hingga April 2026
ITDC Raih Penghargaan Tertinggi “Sapphire” pada Indonesia Regulatory Compliance Awards 2026

Berita Terkait

Selasa, 2 Juni 2026 - 11:50 WIB

DPRD Kaji Usulan Pemda Soal Penyertaan Modal ke PDAM

Senin, 1 Juni 2026 - 21:19 WIB

ITDC Gandeng Masyarakat Benoa Kelola Sampah Organik Jadi Eco Enzyme

Senin, 1 Juni 2026 - 20:20 WIB

Kepala BPJPH Babe Haikal Dijadwalkan Resmikan Ruang Kelas Baru di SD 2 Singgar Penjalin

Selasa, 26 Mei 2026 - 01:21 WIB

Pemkab Lombok Tengah Raih Opini WTP Ke-14 Secara Berturut-turut

Minggu, 24 Mei 2026 - 21:34 WIB

Investasi KEK Mandalika Tembus Rp6 Triliun, Serap 26 Ribu Tenaga Kerja

Berita Terbaru

News

DPRD Kaji Usulan Pemda Soal Penyertaan Modal ke PDAM

Selasa, 2 Jun 2026 - 11:50 WIB