Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Masnun: Semua Penerima Harus Bersumber Dari DTKS

- Jurnalis

Kamis, 6 Februari 2025 - 16:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lombok Tengah- Dalam rangka evaluasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, melakukan musyawarah desa (musdes) bersama pemerintah desa.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Masnun, mengatakan Pada tahun 2025 ini, kami telah menjadwalkan musdes penyusunan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu di semua desa atau di 154 desa/kelurahan di Lombok Tengah.

“Musdes yang di lakukan ini untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran,”katanya.

Ia mengatakan berdasarkan peraturan Kementerian Sosial, DTKS harus dilakukan validasi setiap tiga bulan dan diputuskan melalui musyawarah desa, dengan harapan bantuan yang diberikan pemerintah tersebut sesuai dengan DTKS baik program keluarga harapan (PKH) bantuan sembako maupun nontunai.

Baca Juga :  Reses Ketua DPRD, Aspirasi Masyarakat Akan Dijadikan Pokok Pikiran DPRD

“Semua penerima bantuan itu harus bersumber dari DTSK ini,” katanya.

Lebih Lanjut Ia mengatakan tujuan dilakukan musyawarah desa itu juga untuk bisa mengakomodasi aspirasi masyarakat yang layak mendapat bantuan dan mengeluarkan masyarakat yang tidak layak mendapatkan bantuan.

“Artinya, warga yang diberikan bantuan itu sesuai dengan data yang diusulkan pemerintah desa melalui musdes,” katanya.

Menurut dia, desa yang tidak melakukan musdes dan data yang disampaikan sesuai kondisi masyarakat yang layak mendapatkan bantuan, mereka harus membuat surat pernyataan.

Baca Juga :  Kanwil Kemenkumham NTB Siap Perkenalkan KUHP Terbaru ke Masyarakat

Oleh karena itu, musdes ini dilaksanakan dengan harapan data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi di lapangan dan program yang disalurkan tepat sasaran.

“Artinya, data yang disampaikan itu valid, jika ada perubahan mereka harus melakukan musdes,” katanya.

Ia menyebutkan berdasarkan data sementara jumlah warga yang mendapatkan program keluarga harapan sebanyak 61.393 jiwa. Sedangkan untuk jumlah warga yang mendapatkan bantuan pangan nontunai atau sembako sebanyak 127.250 orang yang tersebar di 154 desa dan kelurahan di 12 kecamatan di Lombok Tengah.”Sesuai aturan, data penerima bantuan itu harus valid dan dilakukan evaluasi tiga bulan sekali,” katanya.

Berita Terkait

200 Marshal Lokal NTB Kunci Sukses Penyelenggaraan Ajang Balap Internasional di The Mandalika
Lewat MotoGP Mandalika, Indonesia Catat Dampak Ekonomi Signifikan hingga Triliunan Rupiah
KEK Mandalika Tawarkan Insentif Fiskal Kompetitif dan Infrastruktur Terintegrasi untuk Percepat Realisasi Investasi Strategis
Rapat Paripurna DPRD Loteng, Bupati Lombok Tengah Klaim IPM Meningkat
DPRD Lombok Tengah Dorong Pemda Optimalkan Aset untuk Tingkatan PAD
Wakil Bupati Lombok Tengah Hadiri Halal Bihalal Karang Taruna Pringgarata
Cetak Sejarah! Pembalap Muda Indonesia Veda Ega Pratama Berhasil Naik Podium GP Brasil
Pawai Lampion Malam Takbiran Desa Taman Indah Berlangsung Meriah

Berita Terkait

Selasa, 31 Maret 2026 - 22:40 WIB

200 Marshal Lokal NTB Kunci Sukses Penyelenggaraan Ajang Balap Internasional di The Mandalika

Selasa, 31 Maret 2026 - 22:36 WIB

Lewat MotoGP Mandalika, Indonesia Catat Dampak Ekonomi Signifikan hingga Triliunan Rupiah

Selasa, 31 Maret 2026 - 08:57 WIB

KEK Mandalika Tawarkan Insentif Fiskal Kompetitif dan Infrastruktur Terintegrasi untuk Percepat Realisasi Investasi Strategis

Selasa, 31 Maret 2026 - 08:54 WIB

Rapat Paripurna DPRD Loteng, Bupati Lombok Tengah Klaim IPM Meningkat

Selasa, 31 Maret 2026 - 08:52 WIB

DPRD Lombok Tengah Dorong Pemda Optimalkan Aset untuk Tingkatan PAD

Berita Terbaru

Lombok Tengah

DPRD Lombok Tengah Dorong Pemda Optimalkan Aset untuk Tingkatan PAD

Selasa, 31 Mar 2026 - 08:52 WIB