DPR RI Dorong Adanya Kampung Nelayan Modern di Mandalika

- Jurnalis

Senin, 5 Mei 2025 - 17:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lombok Tengah—Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian memberikan respon terkait masih adanya para nelayan yang harus tinggal di pinggir pantai Desa Kuta Kecamatan Pujut setelah lahan yang sebelumnya mereka tempati dilakukan penggusuran untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Politisi Partai Gerindra ini langsung berkoordinasi dengan kementerian untuk mencarikan solusi permasalahan itu.

Kawendra Lukistian yang juga merupakan anggota tim Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk menyampaikan kondisi masyarakat nelayan yang ada di Desa Kuta Kecamatan Pujut, pihak Kementerian langsung merespon dengan tawaran program.

Baca Juga :  Bupati Lombok Tengah Lantik 16 Kades Hasil Pemilihan Serentak Dan 1 Kades PAW

“Tadi saya komunikasi dengan KKP RI melalui staf khususnya, saya sampaikan bahwa banyak masyarakat yang terdampak proyek KEK Mandalika dan menanyakan apa program dari KKP RI yang bisa di dorong. Sehingga KKP menyampaikan ada program kalamo yakni kampung nelayan modern,” ungkap Kawendra Lukistian saat ditemui usai meninjau kampung nelayan di Desa Kuta Kecamatan Pujut, Senin 5/5/2025

Ia menyampaikan bahwa program tersebut merupakan program yang mentransformasikan ruang hidup dan ruang sosial nelayan menjadi lebih baik, dan lebih berkembang, dengan seluruh dimensinya melalui pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui social engineering. Sehingga program ini dianggap cocok untuk para nelayan yang terdampak pembangunan KEK Mandalika.

Baca Juga :  Babinsa Bersama Tim Gabungan Bantu Evakuasi Balita Korban Tenggelam Di Kali Berembeng

“Jadi nanti kampung nelayan modern ini disuport oleh pemerintah pusat seperti tempat pelelangan, tempat jual beli. Yang penting diajukan saja dulu dan datanya didetailkan tinggal kita sampaikan ke KKP RI,”tambahnya.

Untuk lokasi pembangunan kampung nelayan modern ini harus berada di lahan milik Negara dan nantinya program ini harus lintas kementerian karena untuk nelayan diurus oleh KKP dan masalah lahan akan menjadi bagian dari Kementerian ATR/BPN.

“Harus cari areal khusus yang bisa digunakan untuk teman-teman nelayan, yang jelas kami dari Gerindra akan mensuport untuk para nelayan yang berada di KEK Mandalika ini,”tambahya.

Berita Terkait

ITDC Lanjutkan Komitmen Pengembangan SDM, InJourney Hospitality House di The Mandalika Masuki Tahun Ketiga
Dewan Lalu Pelita Putra Sosialisasikan Raperda Perlindungan PMI Asal NTB, Masyarakat Pringgarata Sambut Baik
L. M. Ahyar Resmi Dilantik Menjadi Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah
Pemkab Lombok Tengah Gelar Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi
Reses L. Abdussahid Didominasi Persoalan Inprastruktur Jalan
Wakil Bupati Lombok Tengah Tandatangani MOU Dengan Rektor UNDIKSHA Untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Lombok Tengah Satu-satunya di NTB Terapkan Manajemen Talenta ASN, 53 Pejabat Jalani Asesmen
Kosabangsa 2025 Dorong Transformasi Ekonomi Desa Kayangan Lewat Teknologi dan Digitalisasi

Berita Terkait

Rabu, 26 November 2025 - 13:49 WIB

ITDC Lanjutkan Komitmen Pengembangan SDM, InJourney Hospitality House di The Mandalika Masuki Tahun Ketiga

Jumat, 21 November 2025 - 17:52 WIB

Dewan Lalu Pelita Putra Sosialisasikan Raperda Perlindungan PMI Asal NTB, Masyarakat Pringgarata Sambut Baik

Senin, 17 November 2025 - 15:35 WIB

L. M. Ahyar Resmi Dilantik Menjadi Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah

Senin, 10 November 2025 - 10:44 WIB

Pemkab Lombok Tengah Gelar Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi

Minggu, 9 November 2025 - 09:26 WIB

Reses L. Abdussahid Didominasi Persoalan Inprastruktur Jalan

Berita Terbaru

Lombok Tengah

Pemkab Lombok Tengah Gelar Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi

Senin, 10 Nov 2025 - 10:44 WIB