DPR RI Dorong Adanya Kampung Nelayan Modern di Mandalika

- Jurnalis

Senin, 5 Mei 2025 - 17:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lombok Tengah—Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian memberikan respon terkait masih adanya para nelayan yang harus tinggal di pinggir pantai Desa Kuta Kecamatan Pujut setelah lahan yang sebelumnya mereka tempati dilakukan penggusuran untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Politisi Partai Gerindra ini langsung berkoordinasi dengan kementerian untuk mencarikan solusi permasalahan itu.

Kawendra Lukistian yang juga merupakan anggota tim Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk menyampaikan kondisi masyarakat nelayan yang ada di Desa Kuta Kecamatan Pujut, pihak Kementerian langsung merespon dengan tawaran program.

Baca Juga :  Sejarah Baru, Sirkuit Mandalika Sukses Gelar Ajang Balap Roda Empat Internasional GT World Challenge Asia 2025

“Tadi saya komunikasi dengan KKP RI melalui staf khususnya, saya sampaikan bahwa banyak masyarakat yang terdampak proyek KEK Mandalika dan menanyakan apa program dari KKP RI yang bisa di dorong. Sehingga KKP menyampaikan ada program kalamo yakni kampung nelayan modern,” ungkap Kawendra Lukistian saat ditemui usai meninjau kampung nelayan di Desa Kuta Kecamatan Pujut, Senin 5/5/2025

Ia menyampaikan bahwa program tersebut merupakan program yang mentransformasikan ruang hidup dan ruang sosial nelayan menjadi lebih baik, dan lebih berkembang, dengan seluruh dimensinya melalui pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui social engineering. Sehingga program ini dianggap cocok untuk para nelayan yang terdampak pembangunan KEK Mandalika.

Baca Juga :  Didampingi Dandim 1620/Loteng, Tim Verifikasi Melaksanakan Pemeriksaan Dan Pengawasan Data Statistik

“Jadi nanti kampung nelayan modern ini disuport oleh pemerintah pusat seperti tempat pelelangan, tempat jual beli. Yang penting diajukan saja dulu dan datanya didetailkan tinggal kita sampaikan ke KKP RI,”tambahnya.

Untuk lokasi pembangunan kampung nelayan modern ini harus berada di lahan milik Negara dan nantinya program ini harus lintas kementerian karena untuk nelayan diurus oleh KKP dan masalah lahan akan menjadi bagian dari Kementerian ATR/BPN.

“Harus cari areal khusus yang bisa digunakan untuk teman-teman nelayan, yang jelas kami dari Gerindra akan mensuport untuk para nelayan yang berada di KEK Mandalika ini,”tambahya.

Berita Terkait

ITDC Implementasikan Prinsip ESG Ekonomi Sirkuler Melalui “Integrated Food Surplus Program” Selama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025
Bandara Lombok Buka Dua Rute Baru Menuju Tambolaka Dan Waingapu
Fokus Pembinaan Generasi Muda, Bupati Lombok Tengah Resmi Buka PORKAB POR Usia Dini 2025
Bupati Loteng Lepas Kafilah STQH Nasional CCVIII 2025 Menuju Kendari
Kirab Pataka HUT ke-80 Lombok Tengah Resmi Dimulai, Dilepas Wakil Bupati
Bupati Loteng Resmikan Plaza Simpang Tiga Dara Taman Bawaq Mudah Biao
15 ASN Terbaik Loteng Jalani Tahap Wawancara Gagas Masmirah Dalam Seleksi ASN Tastura Award 2025
Keramahan Dan Nuansa Budaya NTB Di Bandara Lombok Antarkan Kepulangan Rombongan MotoGP 2025

Berita Terkait

Jumat, 10 Oktober 2025 - 16:48 WIB

ITDC Implementasikan Prinsip ESG Ekonomi Sirkuler Melalui “Integrated Food Surplus Program” Selama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025

Jumat, 10 Oktober 2025 - 16:44 WIB

Bandara Lombok Buka Dua Rute Baru Menuju Tambolaka Dan Waingapu

Jumat, 10 Oktober 2025 - 16:35 WIB

Fokus Pembinaan Generasi Muda, Bupati Lombok Tengah Resmi Buka PORKAB POR Usia Dini 2025

Kamis, 9 Oktober 2025 - 16:39 WIB

Bupati Loteng Lepas Kafilah STQH Nasional CCVIII 2025 Menuju Kendari

Rabu, 8 Oktober 2025 - 19:01 WIB

Kirab Pataka HUT ke-80 Lombok Tengah Resmi Dimulai, Dilepas Wakil Bupati

Berita Terbaru