Lomboknesia.id – Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan beserta jajaran mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM yang berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Minggu-Selasa (26-28/11).
Menkumham Yasonna H Laoly dalam sambutan pembukaan acara mengatakan, pembangunan SDM menjadi fondasi utama untuk membangun sebuah organisasi. “Pengembangan SDM Kemenkumham harus dinamis dan berkembang sehingga tidak tertinggal dengan negara lain,” kata Yasonna seraya mengapresiasi BPSDM Kemenkumham atas penyelenggaraan acara ini.
Yasonna mendorong SDM Kemenkumham melanjutkan pendidikan di negara–negara maju sehingga semakin banyak pegawai berprestasi yang dapat mengembangkan diri sehingga dapat memberikan kontribusi untuk organisasi. Yasonna juga berharap kepada Kepala BPSDM agar melakukan restrukturisasi Poltekim dan Poltekip menjadi satu Politeknik Pengayoman sehingga dapat dilakukan penambahan program studi.
Kepala BPSDM Kemenkumham Iwan Kurniawan menuturkan, kegiatan evaluasi kinerja ini diperlukan mengingat saat ini terdapat 64.484 pegawai Kemenkumham yang perlu dilakukan pengembangan kompetensi. “Kegiatan ini dilaksanakan guna mendapatkan pemikiran-pemikiran dan ide-ide cemerlang dari seluruh peserta untuk dibuat dalam sebuah kebijakan untuk pengembangan SDM di lingkup Kemenkumham,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dihadirkan narasumber, Director of Capstone Asia Servitama, Eloy Zalukhu. Dia menyatakan bahwa kepemimpinan yang baik akan mewariskan budaya yang baik. “Seorang pemimpin yang memiliki karakter baik, terpuji, dan berintegritas akan mewariskan budaya yang baik, terpuji, dan berintegritas pula,” ujar Eloy.
Dalam bukunya yang berjudul Leadership Habits and Culture Transformation disampaikan empat tahapan mewariskan budaya baik. “Pertama menumbuhkan kebiasaan pemimpin, kedua menetapkan prinsip kepemimpinan, ketiga memberdayakan anggota tim, dan keempat mewariskan budaya organisasi,” jelasnya.
Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan di sela acara mengaku akan mendukung kebijakan BPSDM Kemenkumham dalam pengembangan kompetensi pegawai. Pengembangan kompetensi, lanjut Parlindungan, merupakan hak pegawai oleh karenanya perlu disusun desain untuk pengembangan SDM di Kemenkumham yang mana pegawainya bertugas dari Sabang sampai Merauke.
