Lombok Tengah – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memprioritaskan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Ruang sidang utama DPRD Loteng Rabu, 21/10/2026.
Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian jawaban kepala daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Ramdan, S.Ag., dan dihadiri Bupati Lombok Tengah bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
Dalam penyampaiannya, Bupati menekankan bahwa pengelolaan APBD 2027 harus dilakukan secara cermat, efisien, dan terukur, terutama di tengah dinamika kebijakan transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk semakin selektif dalam menentukan prioritas belanja agar setiap anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip money follows program, yakni pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas program dan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan. Dengan pendekatan tersebut, program mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik serta pembangunan daerah diharapkan memperoleh perhatian utama.
Selain efisiensi belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Upaya tersebut diarahkan melalui digitalisasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan tata kelola pendapatan daerah agar potensi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Di sektor pembangunan, pemerintah daerah turut menitikberatkan perhatian pada peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pembangunan desa juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Bupati menegaskan, seluruh program pembangunan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Dengan perencanaan yang matang dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, pemerintah berharap pelaksanaan APBD 2027 mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah.
Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, kritik, dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Pandangan tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan anggaran agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Adapun sejumlah hal yang masih memerlukan penjelasan teknis lebih lanjut akan didalami dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan tim pemerintah daerah. Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan Ranperda APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027 sebelum memasuki tahapan selanjutnya.
Melalui pembahasan yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif, APBD 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pembangunan, dan mendorong terwujudnya Lombok Tengah yang maju, adil, dan sejahtera.
