Mataram – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kinerja semua pihak yang turut menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. Ia mengatakan, ketertiban dalam pencoblosan surat suara pada 9 Desember, menuai apresiasi banyak pihak. Hal itu disampaikannya dalam acara Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang turut diikuti secara virtual oleh jajaran Pejabat Pemerintah Provinsi NTB bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Provinsi NTB, Senin (14/12).

Dalam kegiatan yang disiarkan langsung dari Gedhong Wilis, Yogyakarta ini turut hadir Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan S.H M.H, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, BRM Herjuno Darpito / KGPH Mangkubumi
Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Menko Polhukam Mahfud MD.

“Kita melihat bahwa satu faktor yang kami kira banyak mendapatkan apresiasi banyak pihak, kami kira sekarang sudah banyak (pemberitaan) di media tentang hari pemungutan suara, ini adalah adanya pelaksanaan pemungutan suara yang relatif tertib,” kata Mendagri.

Menurutnya, pengaturan jam kedatangan pada saat pencoblosan surat suara menyumbang indikator ketertiban dalam pelaksanaan Pilkada. Oleh karenanya, ia mengapresiasi langkah penyelenggara yang telah membuat terobosan untuk menghindari kerumunan.

“Tertib ini karena terutama diatur mengenai jam, jam undangan ini merupakan hal baru, memberikan apresiasi kepada Ketua KPU dan jajaran KPU yang telah membuat terobosan baru ini, karena dengan diatur jam seperti gaya rumah sakit, dokter appointment itu membuat kerumunan tidak terjadi,” ujarnya.

Apresiasi juga dialamatkan pada aparat keamanan yang telah mengawal pelaksanaan Pilkada hingga pencoblosan surat suara yang aman dan bebas dari kerumunan, serta para saksi.

“Ketegasan dari aparat baik Polri, TNI, Satpol PP, Linmas ini juga untuk masyarakat yang sudah memberikan hak pilih langsung pulang, yang tinggal hanya saksi-saksi itu juga membuat tidak terjadi kerumunan yang berarti,” pujinya.

Meski demikian, Mendagri tetap memberikan catatan khusus bagi beberapa penyelenggaraan di beberapa daerah. Untuk itu, ia meminta aparat keamanan maupun Bawaslu tegas dalam melakukan penindakan.

“Meskipun ada catatan kita di Sumba Timur kemudian di Luwu Utara, kalau saya tidak salah itu juga masih ada kerumunan dan memohon kepada Bawaslu juga bisa melakukan langkah tindakan, ataupun Polri (berikan) teguran ataukah tindakan lain yang diperlukan sesuai aturan, harus ada ketegasan,” pintanya.

Sejak awal, Mendagri telah menyebut tantangan terbesar penyelenggaraan Pilkada tahun ini adalah dihadapkannya pada pandemi Covid-19 dan memprioritaskan keamanan dalam berbagai aspek. Selesainya tahapan pencoblosan surat suara yang merupakan puncak pelaksanaan Pilkada yang berlangsung aman, menjadi salah satu indikator kesuksesan penyelenggaraan dan terjawabnya tantangan tersebut.(red)