Lombok Tengah – Sebanyak 50 wakil rakyat yang ada di daerah Lombok tengah turun menemui konstituennya untuk menyerap aspirasi.
Seperti halnya yang dilakukan salah seorang Anggota DPRD Lombok Tengah Dapil I Praya – Praya Tengah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Supli.
Supli dalam kesempatan itu, meminta peserta reses di Dusun Tompek, Desa Lelong, Praya Tengah untuk menyampaikan apa saja keinginannya untuk nantinya disampaikan ke eksekutif. Sebelum sesi diskusi dimulai, mantan pengacara itu menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban wakil rakyat.
“Persoalan irigasi, pendidikan, ekonomi, kemasyarakatan, keamanan dan lainnya silahkan sampaikan,” katanya, Rabu malam (19/10).
Ketua Fraksi PKS Lombok Tengah itu menyampaikan, sejak dirinya menjadi wakil rakyat pada 2014 lalu telah membuat Perda Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWa).
“Perda lain yang kami buat adalah Perda Kemakmuran Masjid,” ujarnya.
Sesi diskusi pun dimulai, salah seorang warga atas nama Tahir menyampaikan ketidaksetujuannya atas pembangunan bendungan atau Dam Mujur.
“Permintaan lainnya adalah kami ingin diberikan bibit kambing,” pintanya.
Warga lainnya, Abdur Razak, meminta agar di kampungnya didirikan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Razak juga mengkritisi kebijakan penyaluran bantuan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.
Perwakilan remaja, Bohari Musim meminta agar di Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) di kampungnya tersebut dapat diperbaiki.
Atas beberapa tanggapan warga tersebut, sebagiannya akan diperjuangkan atau disampaikan eksekutif.
Terkait dengan kebijakan penyaluran bantuan subsidi BBM, Supli menegaskan bahwa itu sudah ditentukan oleh pusat.
