Lombok Tengah – Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok memasang target tinggi pada 2025. Sebagai perguruan tinggi vokasi di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dengan akreditas unggul. Berbagai persiapan untuk mencapai target tersebut sejauh ini pun telah dilakukan para civitas Poltekpar Lombok.
“Saat ini baru Polktekpar Bandung yang sudah menyandang status akreditas unggul. Mudah-mudahan tahun depan Poltekpar Lombok juga bisa memperoleh status tersebut. Proses untuk kesana sudah berkalan,” ungkap Direktur Poltekpar Lombok Dr. Ali Muhtasom, A.Md., S.Sos., M.M., CHCM., CHE.
Kasubag ADUM selaku Humas Poltekpar Lombok Herry Sastrawan, S.IP., M.Si., menambahkan,akreditas unggul merupakan penilaian tertinggi untuk perguruan tinggi. Dengan menyandang status tersebut maka sebuah perguruan tinggi dinyatakan sangat kompeten dalam menjalankan tugas tri dharma perguruan tinggi yaitu Penggajaran, Penelitian dan Pengabdian Yang tentunya juga akan semakin menambah kepercayaan public kepada Poltekpar Lombok kedepanya.
Memang untuk bisa menyandang status tersebut bukan perkara mudah. Apalagi sekelas Poltekpar Lombok yang tergolong kampus baru dibandingkan dengan Poltekpar Bandung ataupun Bali yang usianya sudah cukup lama. Tetapi Poltekpar Lombok akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyandang status unggul tersebut.
Poltekpar Lombok diberikan waktu oleh pemerintah pusat sampai akhir tahun ini untuk melengkapi semua dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan terkait proses penilaian akreditasi tersebut. Karena penilaiannya sendiri baru akan dilaksanakan setelah dokumen tersubmit dengan lengkap hingga akhir tahun ini . Nantinya, setelah dokumen dan persyaratan sudah lengkap, tim penilaian akan melakukan visitasi ke Poltekpar Lombok. Untuk mengecek kesesuaian dokumen dan persyaratan dengan kondisi di lapangan.
“Prosesnya masih cukup panjang dan kita sejauh ini terus berupaya melengkapi semua dokumen serta persyataran yang dibutuhkan,” imbuh Herry.
“Untuk bisa menyandang status unggul banyak hal yang dinilai. Tidak hanya soal ketersediaan sarana penunjang pendidikan saja. Tetapi juga soal ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengajar yang ada. Termasuk juga dukungan dan kemitraan dengan pemerintah, lembaga Pendidikan, Industri serta masyarakat . “Semua aspek kita persiapkan,” pungkasnya.
