Data tunggal sosial ekonomi Nasional, Masnun: Penyaluran bantuan Sosial mengacu pada DTSEN

- Jurnalis

Selasa, 11 Maret 2025 - 14:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lombok Tengah – Dalam rangka mendukung pendataan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan sosialisasi kepada para Pendamping Keluarga Harapan (PKH).

“Ini untuk mendukung Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Masnun di Lombok Tengah.

Oleh karena itu, para pendamping PKH ini ditugaskan untuk melaksanakan ground check dalam pendataan data penerimaan program bantuan sosial yang lebih akurat, terintegrasi dan akuntabel, serta program yang dilaksanakan tepat sasaran.

Baca Juga :  Jelang Puncak KTT G20 di Bali, Polres Loteng Perketat Penjagaan Di Bandara Lombok

“Penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat mengacu pada DTSEN,” katanya.

Ia mengatakan setelah program DTSEN ini selesai dilaksanakan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun data Regsosek tidak lagi digunakan.

“Program yang dilaksanakan itu mengacu pada DTSEN yang menjadi data induk, baik pemerintah pusat, daerah hingga desa,” katanya.

Ia mengatakan pemutakhiran data DTSEN atau pelaksanaan ground check ditargetkan rampung di 2025 dan mereka bertugas untuk melakukan pendataan sesuai fakta di lapangan secara door to door. “Artinya mereka hanya melakukan pendataan,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya menekankan kepada para pendamping PKH untuk melaksanakan tugas ini sesuai aturan, sehingga data yang dihasilkan akurat sesuai dengan yang diharapkan.

Baca Juga :  DPRD Lombok Tengah Dorong Pemda Optimalkan Aset untuk Tingkatan PAD

“Mereka harus melakukan pendataan langsung dan diawasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS),” katanya.

Ia berharap kepada pemerintah desa atau OPD terkait untuk mendukung program pemutakhiran data tersebut untuk kelancaran ground check.

Selain itu, diharapkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan akurasi data dalam setiap kebijakan, mengingat data yang keliru dapat berdampak langsung pada penerima manfaat.

“Ini menjadi data acuan dalam program yang dilaksanakan pemerintah,” katanya.

Berita Terkait

Tawarkan Pengalaman Unik bagi Penonton,  ITDC Hadirkan Camping Ground Pertama di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026
Rumah Adat Sade Terbakar, Kodim 1620/Loteng Turun Langsung Bantu Warga kebakaran
Kapolresta Loteng Dampingi Kapolda NTB Tinjau Langsung Kebakaran Dusun Sade di Pujut
MGPA dan Gekrafs NTB Perkuat Kolaborasi Official Merchandise MotoGP 2026, Dorong UMKM Lokal Mendunia
Diskominfo Lombok Tengah Perkuat Sinergi dengan BSSN dalam Pengamanan Ruang Siber
Pilkades Serentak 2026, Pengadaan Logistik Kini Dikelola Panitia Desa
Meriah dan Penuh Keakraban, Kecamatan Pringgarata Gelar Gala Dinner Pembubaran Panitia dan Pelepasan Anggota Paskibraka HUT RI ke-81
Pemkab Lombok Tengah Targetkan Kemiskinan Turun Jadi 10,30 Persen pada 2026

Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 13:18 WIB

Tawarkan Pengalaman Unik bagi Penonton,  ITDC Hadirkan Camping Ground Pertama di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 - 09:41 WIB

Rumah Adat Sade Terbakar, Kodim 1620/Loteng Turun Langsung Bantu Warga kebakaran

Minggu, 23 Agustus 2026 - 09:38 WIB

Kapolresta Loteng Dampingi Kapolda NTB Tinjau Langsung Kebakaran Dusun Sade di Pujut

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 10:57 WIB

MGPA dan Gekrafs NTB Perkuat Kolaborasi Official Merchandise MotoGP 2026, Dorong UMKM Lokal Mendunia

Kamis, 20 Agustus 2026 - 09:44 WIB

Diskominfo Lombok Tengah Perkuat Sinergi dengan BSSN dalam Pengamanan Ruang Siber

Berita Terbaru