Data tunggal sosial ekonomi Nasional, Masnun: Penyaluran bantuan Sosial mengacu pada DTSEN

- Jurnalis

Selasa, 11 Maret 2025 - 14:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lombok Tengah – Dalam rangka mendukung pendataan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan sosialisasi kepada para Pendamping Keluarga Harapan (PKH).

“Ini untuk mendukung Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Masnun di Lombok Tengah.

Oleh karena itu, para pendamping PKH ini ditugaskan untuk melaksanakan ground check dalam pendataan data penerimaan program bantuan sosial yang lebih akurat, terintegrasi dan akuntabel, serta program yang dilaksanakan tepat sasaran.

Baca Juga :  Pathul Bahri Minta Relawannya Tak Reaktif Soal Kejadian Perusakan Baliho

“Penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat mengacu pada DTSEN,” katanya.

Ia mengatakan setelah program DTSEN ini selesai dilaksanakan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun data Regsosek tidak lagi digunakan.

“Program yang dilaksanakan itu mengacu pada DTSEN yang menjadi data induk, baik pemerintah pusat, daerah hingga desa,” katanya.

Ia mengatakan pemutakhiran data DTSEN atau pelaksanaan ground check ditargetkan rampung di 2025 dan mereka bertugas untuk melakukan pendataan sesuai fakta di lapangan secara door to door. “Artinya mereka hanya melakukan pendataan,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya menekankan kepada para pendamping PKH untuk melaksanakan tugas ini sesuai aturan, sehingga data yang dihasilkan akurat sesuai dengan yang diharapkan.

Baca Juga :  Bupati Lombok Tengah Lantik 16 Kades Hasil Pemilihan Serentak Dan 1 Kades PAW

“Mereka harus melakukan pendataan langsung dan diawasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS),” katanya.

Ia berharap kepada pemerintah desa atau OPD terkait untuk mendukung program pemutakhiran data tersebut untuk kelancaran ground check.

Selain itu, diharapkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan akurasi data dalam setiap kebijakan, mengingat data yang keliru dapat berdampak langsung pada penerima manfaat.

“Ini menjadi data acuan dalam program yang dilaksanakan pemerintah,” katanya.

Berita Terkait

Reses, L. Abdusahid dan Kades Kelebuh Terpilih Dengarkan Keluh Kesah Warga
ITDC Apresiasi Peran Media NTB dalam Memperluas Gaung Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026
BIZAM Perkuat Dukungan Pemenuhan Gizi Balita Dan Ibu Hamil Melalui Program Pangan Berdaya
Raup 2.279 Suara, Arif Rahman Hakim Resmi Menangkan Pilkades Pringgarata
Lampaui Target, Kesuksesan MotoGP Mandalika 2026 Hasilkan Multiplier Effect Rp5,2 Triliun
Isi Kampanye Terbuka, Calon Kades Pringgarata Arif Rahman Santuni Anak Yatim dan Lansia
Kemenhaj Dan DPR RI Komisi VIII Sosialisasikan Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
Festival Budaya Pringgarata Dirangkaikan Deklarasi Pilkades Damai dan HUT Loteng

Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 17:44 WIB

Reses, L. Abdusahid dan Kades Kelebuh Terpilih Dengarkan Keluh Kesah Warga

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:39 WIB

ITDC Apresiasi Peran Media NTB dalam Memperluas Gaung Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:38 WIB

BIZAM Perkuat Dukungan Pemenuhan Gizi Balita Dan Ibu Hamil Melalui Program Pangan Berdaya

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:02 WIB

Raup 2.279 Suara, Arif Rahman Hakim Resmi Menangkan Pilkades Pringgarata

Rabu, 28 Oktober 2026 - 12:58 WIB

Lampaui Target, Kesuksesan MotoGP Mandalika 2026 Hasilkan Multiplier Effect Rp5,2 Triliun

Berita Terbaru