Data tunggal sosial ekonomi Nasional, Masnun: Penyaluran bantuan Sosial mengacu pada DTSEN

- Jurnalis

Selasa, 11 Maret 2025 - 14:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lombok Tengah – Dalam rangka mendukung pendataan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan sosialisasi kepada para Pendamping Keluarga Harapan (PKH).

“Ini untuk mendukung Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Masnun di Lombok Tengah.

Oleh karena itu, para pendamping PKH ini ditugaskan untuk melaksanakan ground check dalam pendataan data penerimaan program bantuan sosial yang lebih akurat, terintegrasi dan akuntabel, serta program yang dilaksanakan tepat sasaran.

Baca Juga :  Rapat Paripurna DPRD Loteng, Seluruh Fraksi Setujui Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2022

“Penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat mengacu pada DTSEN,” katanya.

Ia mengatakan setelah program DTSEN ini selesai dilaksanakan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun data Regsosek tidak lagi digunakan.

“Program yang dilaksanakan itu mengacu pada DTSEN yang menjadi data induk, baik pemerintah pusat, daerah hingga desa,” katanya.

Ia mengatakan pemutakhiran data DTSEN atau pelaksanaan ground check ditargetkan rampung di 2025 dan mereka bertugas untuk melakukan pendataan sesuai fakta di lapangan secara door to door. “Artinya mereka hanya melakukan pendataan,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya menekankan kepada para pendamping PKH untuk melaksanakan tugas ini sesuai aturan, sehingga data yang dihasilkan akurat sesuai dengan yang diharapkan.

Baca Juga :  Penemuan Mayat Tanpa Identitas di Pantai Sekotong

“Mereka harus melakukan pendataan langsung dan diawasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS),” katanya.

Ia berharap kepada pemerintah desa atau OPD terkait untuk mendukung program pemutakhiran data tersebut untuk kelancaran ground check.

Selain itu, diharapkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan akurasi data dalam setiap kebijakan, mengingat data yang keliru dapat berdampak langsung pada penerima manfaat.

“Ini menjadi data acuan dalam program yang dilaksanakan pemerintah,” katanya.

Berita Terkait

200 Marshal Lokal NTB Kunci Sukses Penyelenggaraan Ajang Balap Internasional di The Mandalika
Lewat MotoGP Mandalika, Indonesia Catat Dampak Ekonomi Signifikan hingga Triliunan Rupiah
KEK Mandalika Tawarkan Insentif Fiskal Kompetitif dan Infrastruktur Terintegrasi untuk Percepat Realisasi Investasi Strategis
Rapat Paripurna DPRD Loteng, Bupati Lombok Tengah Klaim IPM Meningkat
DPRD Lombok Tengah Dorong Pemda Optimalkan Aset untuk Tingkatan PAD
Wakil Bupati Lombok Tengah Hadiri Halal Bihalal Karang Taruna Pringgarata
Cetak Sejarah! Pembalap Muda Indonesia Veda Ega Pratama Berhasil Naik Podium GP Brasil
Pawai Lampion Malam Takbiran Desa Taman Indah Berlangsung Meriah

Berita Terkait

Selasa, 31 Maret 2026 - 22:40 WIB

200 Marshal Lokal NTB Kunci Sukses Penyelenggaraan Ajang Balap Internasional di The Mandalika

Selasa, 31 Maret 2026 - 22:36 WIB

Lewat MotoGP Mandalika, Indonesia Catat Dampak Ekonomi Signifikan hingga Triliunan Rupiah

Selasa, 31 Maret 2026 - 08:57 WIB

KEK Mandalika Tawarkan Insentif Fiskal Kompetitif dan Infrastruktur Terintegrasi untuk Percepat Realisasi Investasi Strategis

Selasa, 31 Maret 2026 - 08:54 WIB

Rapat Paripurna DPRD Loteng, Bupati Lombok Tengah Klaim IPM Meningkat

Selasa, 31 Maret 2026 - 08:52 WIB

DPRD Lombok Tengah Dorong Pemda Optimalkan Aset untuk Tingkatan PAD

Berita Terbaru

Lombok Tengah

DPRD Lombok Tengah Dorong Pemda Optimalkan Aset untuk Tingkatan PAD

Selasa, 31 Mar 2026 - 08:52 WIB