DPR RI Dorong Adanya Kampung Nelayan Modern di Mandalika

- Jurnalis

Senin, 5 Mei 2025 - 17:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lombok Tengah—Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian memberikan respon terkait masih adanya para nelayan yang harus tinggal di pinggir pantai Desa Kuta Kecamatan Pujut setelah lahan yang sebelumnya mereka tempati dilakukan penggusuran untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Politisi Partai Gerindra ini langsung berkoordinasi dengan kementerian untuk mencarikan solusi permasalahan itu.

Kawendra Lukistian yang juga merupakan anggota tim Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk menyampaikan kondisi masyarakat nelayan yang ada di Desa Kuta Kecamatan Pujut, pihak Kementerian langsung merespon dengan tawaran program.

Baca Juga :  Ratusan Milenial dan Seniman di Lombok Tengah Deklarasi Dukung Pathul-Nursiah

“Tadi saya komunikasi dengan KKP RI melalui staf khususnya, saya sampaikan bahwa banyak masyarakat yang terdampak proyek KEK Mandalika dan menanyakan apa program dari KKP RI yang bisa di dorong. Sehingga KKP menyampaikan ada program kalamo yakni kampung nelayan modern,” ungkap Kawendra Lukistian saat ditemui usai meninjau kampung nelayan di Desa Kuta Kecamatan Pujut, Senin 5/5/2025

Ia menyampaikan bahwa program tersebut merupakan program yang mentransformasikan ruang hidup dan ruang sosial nelayan menjadi lebih baik, dan lebih berkembang, dengan seluruh dimensinya melalui pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui social engineering. Sehingga program ini dianggap cocok untuk para nelayan yang terdampak pembangunan KEK Mandalika.

Baca Juga :  Gubernur NTB Ingin Pengusaha Lokal Mengambil Peluang di 2021

“Jadi nanti kampung nelayan modern ini disuport oleh pemerintah pusat seperti tempat pelelangan, tempat jual beli. Yang penting diajukan saja dulu dan datanya didetailkan tinggal kita sampaikan ke KKP RI,”tambahnya.

Untuk lokasi pembangunan kampung nelayan modern ini harus berada di lahan milik Negara dan nantinya program ini harus lintas kementerian karena untuk nelayan diurus oleh KKP dan masalah lahan akan menjadi bagian dari Kementerian ATR/BPN.

“Harus cari areal khusus yang bisa digunakan untuk teman-teman nelayan, yang jelas kami dari Gerindra akan mensuport untuk para nelayan yang berada di KEK Mandalika ini,”tambahya.

Berita Terkait

Tawarkan Pengalaman Unik bagi Penonton,  ITDC Hadirkan Camping Ground Pertama di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026
Rumah Adat Sade Terbakar, Kodim 1620/Loteng Turun Langsung Bantu Warga kebakaran
Kapolresta Loteng Dampingi Kapolda NTB Tinjau Langsung Kebakaran Dusun Sade di Pujut
MGPA dan Gekrafs NTB Perkuat Kolaborasi Official Merchandise MotoGP 2026, Dorong UMKM Lokal Mendunia
Diskominfo Lombok Tengah Perkuat Sinergi dengan BSSN dalam Pengamanan Ruang Siber
Pilkades Serentak 2026, Pengadaan Logistik Kini Dikelola Panitia Desa
Meriah dan Penuh Keakraban, Kecamatan Pringgarata Gelar Gala Dinner Pembubaran Panitia dan Pelepasan Anggota Paskibraka HUT RI ke-81
Pemkab Lombok Tengah Targetkan Kemiskinan Turun Jadi 10,30 Persen pada 2026

Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 13:18 WIB

Tawarkan Pengalaman Unik bagi Penonton,  ITDC Hadirkan Camping Ground Pertama di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 - 09:41 WIB

Rumah Adat Sade Terbakar, Kodim 1620/Loteng Turun Langsung Bantu Warga kebakaran

Minggu, 23 Agustus 2026 - 09:38 WIB

Kapolresta Loteng Dampingi Kapolda NTB Tinjau Langsung Kebakaran Dusun Sade di Pujut

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 10:57 WIB

MGPA dan Gekrafs NTB Perkuat Kolaborasi Official Merchandise MotoGP 2026, Dorong UMKM Lokal Mendunia

Kamis, 20 Agustus 2026 - 09:44 WIB

Diskominfo Lombok Tengah Perkuat Sinergi dengan BSSN dalam Pengamanan Ruang Siber

Berita Terbaru