DPR RI Dorong Adanya Kampung Nelayan Modern di Mandalika

- Jurnalis

Senin, 5 Mei 2025 - 17:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lombok Tengah—Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian memberikan respon terkait masih adanya para nelayan yang harus tinggal di pinggir pantai Desa Kuta Kecamatan Pujut setelah lahan yang sebelumnya mereka tempati dilakukan penggusuran untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Politisi Partai Gerindra ini langsung berkoordinasi dengan kementerian untuk mencarikan solusi permasalahan itu.

Kawendra Lukistian yang juga merupakan anggota tim Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk menyampaikan kondisi masyarakat nelayan yang ada di Desa Kuta Kecamatan Pujut, pihak Kementerian langsung merespon dengan tawaran program.

Baca Juga :  Gubernur : Seluruh Program Harus Tetap Mengedepankan Kepentingan Masyarakat

“Tadi saya komunikasi dengan KKP RI melalui staf khususnya, saya sampaikan bahwa banyak masyarakat yang terdampak proyek KEK Mandalika dan menanyakan apa program dari KKP RI yang bisa di dorong. Sehingga KKP menyampaikan ada program kalamo yakni kampung nelayan modern,” ungkap Kawendra Lukistian saat ditemui usai meninjau kampung nelayan di Desa Kuta Kecamatan Pujut, Senin 5/5/2025

Ia menyampaikan bahwa program tersebut merupakan program yang mentransformasikan ruang hidup dan ruang sosial nelayan menjadi lebih baik, dan lebih berkembang, dengan seluruh dimensinya melalui pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui social engineering. Sehingga program ini dianggap cocok untuk para nelayan yang terdampak pembangunan KEK Mandalika.

Baca Juga :  Wabup Nursiah Serahkan Ambulans Jenazah Gratis untuk Masyarakat

“Jadi nanti kampung nelayan modern ini disuport oleh pemerintah pusat seperti tempat pelelangan, tempat jual beli. Yang penting diajukan saja dulu dan datanya didetailkan tinggal kita sampaikan ke KKP RI,”tambahnya.

Untuk lokasi pembangunan kampung nelayan modern ini harus berada di lahan milik Negara dan nantinya program ini harus lintas kementerian karena untuk nelayan diurus oleh KKP dan masalah lahan akan menjadi bagian dari Kementerian ATR/BPN.

“Harus cari areal khusus yang bisa digunakan untuk teman-teman nelayan, yang jelas kami dari Gerindra akan mensuport untuk para nelayan yang berada di KEK Mandalika ini,”tambahya.

Berita Terkait

Tuai Polemik, Kepala Puskesmas Pringgarata Sampaikan Permohonan Maaf kepada Nakes PPPK Paruh Waktu
Bupati Lombok Tengah Terima Penghargaan TOP Pembina BUMD Award 2026
ITDC Perkuat Integritas dan Kepercayaan Investor melalui Sertifikasi ISO 37001
Bupati Loteng Buka Musrenbang RKPD 2027, Fokuskan Pembangunan Tepat Sasaran
GT World Challenge Asia 2026 Kembali ke Mandalika, Sajikan Duel Kecepatan dan Atraksi Budaya Imersif
200 Marshal Lokal NTB Kunci Sukses Penyelenggaraan Ajang Balap Internasional di The Mandalika
Lewat MotoGP Mandalika, Indonesia Catat Dampak Ekonomi Signifikan hingga Triliunan Rupiah
KEK Mandalika Tawarkan Insentif Fiskal Kompetitif dan Infrastruktur Terintegrasi untuk Percepat Realisasi Investasi Strategis

Berita Terkait

Minggu, 19 April 2026 - 12:15 WIB

Tuai Polemik, Kepala Puskesmas Pringgarata Sampaikan Permohonan Maaf kepada Nakes PPPK Paruh Waktu

Selasa, 14 April 2026 - 08:33 WIB

Bupati Lombok Tengah Terima Penghargaan TOP Pembina BUMD Award 2026

Jumat, 10 April 2026 - 17:37 WIB

ITDC Perkuat Integritas dan Kepercayaan Investor melalui Sertifikasi ISO 37001

Kamis, 9 April 2026 - 08:08 WIB

Bupati Loteng Buka Musrenbang RKPD 2027, Fokuskan Pembangunan Tepat Sasaran

Senin, 6 April 2026 - 17:34 WIB

GT World Challenge Asia 2026 Kembali ke Mandalika, Sajikan Duel Kecepatan dan Atraksi Budaya Imersif

Berita Terbaru