DPRD NTB Setujui Raperda Pembangunan Industri Provinsi NTB Tahun 2020-2040

- Jurnalis

Rabu, 23 Desember 2020 - 11:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mataram – Satu buah Raperda Prakarsa Gubernur NTB terkait Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB tahun 2020-2040 disetujui oleh DPRD Provinsi NTB menjadi Perda pada Sidang Paripurna ke-4 di kantor DPRD Provinsi NTB, Rabu 23 Desember 2020.

Sidang Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda dan dihadiri pula oleh Wakil Ketua, anggota DPRD dan Forkopimda. Dari eksekutif, Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah hadir secara langsung dalam sidang tersebut.

“Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada seluruh anggota dewan yang telah menyampaikan pandangan umum melalui fraksi-fraksinya terhadap satu buah raperda prakarsa Gubernur, yakni: Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB tahun 2020-2040,” kata Gubernur NTB saat memberikan sambutan usai persetujuan Raperda terkait Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB tahun 2020-2040.

Gubernur mengatakan program industrialisasi yang digagas memang harus dibarengi dengan regulasi tata ruang wilayah untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan peta jalan industrialisasi di Provinsi NTB, terlebih dalam pengembangan kawasan agroindustri dan pengembangan industri kecil dan menengah di NTB ini.

Baca Juga :  Target Dapat Akreditas Unggul, Poltekpar Lombok Melakukan Berbagai Persiapan

“Pembangunan industri yang kita ikhtiarkan di provinsi NTB, harus disinkronkan dengan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB,” ujarnya.

Bang Zul, sapaan akrabnya menyampaikan bahwa, regulasi ini diharapkan dapat menjadi pengawal pembangunan industrialisasi di Provinsi NTB demi kemajuan masyarakat,baik dari segi ekonomi maupun dari segi teknologi.

“Tentu kita berharap, regulasi yang dibahas dan dihasilkan dalam forum sidang dewan yang terhormat ini benar-benar bisa berfungsi untuk mengatur jalannya pembangunan industri yang mampu memberikan manfaat yang besar bagi pencapaian kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera,” harapnya.

Selain satu buah raperda prakarsa Gubernur yang disahkan oleh DPRD, ada enam buah raperda prakarsa DPRD NTB yang masih memerlukan tambahan waktu pembahasan, sehingga pada sidang paripurna yang digelar pada Rabu (23/12) tersebut, enam buah raperda itu belum bisa ditetapkan.

Tak lupa, Bang Zul juga mengapresiasi kerja para OPD yang telah ikut andil dalam pembuatan dan penyempurnaan Raperda ini sehingga dapat disetujui oleh dewan, “kepada para pimpinan dan pejabat birokrasi yang juga telah membantu penyempurnaan raperda ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan,” ujarnya.

Baca Juga :  Lautan Manusia Membanjiri Jalan Sehat Satu Abad NU di Lombok Tengah, Teriakan Pathul Gubernur Menggema

Sebelumnya Pansus V DPRD NTB yang membahas Raperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB tahun 2020-2040 melalui juru bicaranya Dr. Raihan Anwar mengatakan, Provinsi NTB memilih enam dari 10 industri prioritas nasional yaitu pertama industri pangan yang meliputi industri pengolahan ikan dan hasil laut, industri ternak berbasis ruminansia, industri pengolahan berbasis tenaga unggas, industri hasil pengolahan pertanian dan perkebunan.

Kemudian yang kedua industri hulu agro yang meliputi industri pengolahan hasil kayu, industri pengolahan hasil bukan kayu, industri pakan, dan industri pupuk organik. Industri ketiga yang menjadi prrioritas NTB yaitu industri permesinan alat transportasi energi terbarukan yang meliputi industri permesinan, industri alat transportasi serta industri energi baru terbarukan.

Ke empat yaitu industri hasil pertambangan, kelima industri kimia, farmasi dan alat kesehatan, serta ke enam industri ekonomi kreatif sepeti industri busana muslim, industri kria dan aneka serta industri kuliner.(red)

Berita Terkait

Terjerat Kasus Lagi, Polres Loteng Ungkap Kronologi Kasus Alus
ITDC Terima 12 Sertifikat HPL dari Kantor Pertanahan Lombok Tengah untuk Pembangunan Jalan dan Fasilitas Umum di KEK Mandalika
Wujudkan Pariwisata Berkelanjutan, ITDC Fasilitasi Perbaikan Toilet di SD Negeri Sekembang
Berkah Ramadan Seru 2025, ITDC Pererat Kebersamaan dan Silaturahmi di The Mandalika
Kementerian Pariwisata Buka Secara Resmi Pendaftaran SBM Poltekpar 2025
Hari Kedua “Bulan Peduli”, LKKS Lombok Tengah Salurkan Sembako untuk Lansia
Tingkatkan Kualitas Pariwisata, ITDC Gelar Pelatihan Hospitality Operation & Services The Mandalika
InJourney Dukung Kebijakan Penurunan Harga Tiket Pesawat Selama Ramadan dan Idul Fitri Tahun 2025

Berita Terkait

Minggu, 16 Maret 2025 - 18:42 WIB

Terjerat Kasus Lagi, Polres Loteng Ungkap Kronologi Kasus Alus

Sabtu, 15 Maret 2025 - 21:12 WIB

ITDC Terima 12 Sertifikat HPL dari Kantor Pertanahan Lombok Tengah untuk Pembangunan Jalan dan Fasilitas Umum di KEK Mandalika

Jumat, 14 Maret 2025 - 19:32 WIB

Wujudkan Pariwisata Berkelanjutan, ITDC Fasilitasi Perbaikan Toilet di SD Negeri Sekembang

Jumat, 14 Maret 2025 - 19:29 WIB

Berkah Ramadan Seru 2025, ITDC Pererat Kebersamaan dan Silaturahmi di The Mandalika

Kamis, 13 Maret 2025 - 15:48 WIB

Kementerian Pariwisata Buka Secara Resmi Pendaftaran SBM Poltekpar 2025

Berita Terbaru