Lombok Barat – Sebagai daerah yang rawan bencana Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., meminta agar BPBD bisa sedini mungkin mampu mengidentifikasi berbagai potensi bencana yang mungkin terjadi di Provinsi NTB. Dengan adanya upaya pemantapan edukasi dan mitigasi bencana ini, diharapkan masyarakat NTB dapat siap secara mental dan pengetahuan ketika berbagai potensi bencana itu benar-benar terjadi.
Hal ini dikatakan Gubernur NTB ketika menyerahkan kunci perbaikan rumah tahan gempa (RTG) dan buku tabungan kepada Pokmas untuk wilayah Lombok barat dan kota Mataram yang bertempat di Aula Kantor Camat Gunung Sari, Lombok Barat, Kamis (21/1/2021).
Menurut Gubernur, tantangan BPBD kedepan semakin banyak, bukan berarti kita menginginkan bencana terjadi ditempat kita, melainkan tugas BPBD itu adalah mencegah terjadinya bencana. Sehingga mitigasi bencana menjadi tugas berat kita bersama.
“Artinya tugas BPBD bukan hanya ketika terjadi gempa, banjir, tapi sedini mungkin teman-teman BPBD bisa mengidentifikasi potensi-potensi bencana terjadi, kita siap secara psikologis dan mental, sehingga bisa berdamai dengan bencana itu,” ungkap Gubernur.
Ia juga mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada teman-teman BPBD, terutama kepada Ir. l Gusti Bagus Sugiartha, mantan Kalak BPBD Prov NTB, yang hari ini telah memasuki masa purna tugas, juga kepada TNI, Polri dan seluruh stakeholders yang telah bersama berjuang sehingga pembangunan RTG dapat terselesaikan dengan baik, walaupun pada tahap l masih ada yang belum selesai.
Sementara itu, Ir. I Gusti Bagus Sugiartha diakhir masa tugasnya, menyebutkan bahwa perjalanan dalam perbaikan RTG ini tak lebih dari 2 tahun, dimana dengan wilayah yang cukup luas dan secara total akan diperbaiki kurang lebih 250.000 ribu unit rumah. Dalam pembangunannya ada 3 tahap, tahap l sudah diselesaikan 226.204 unit rumah, sedangkan pada tahap ll yang sudah di review atau diperbaiki 17.314 unit rumah.
Sisi lain juga, Sugiartha menjelaskan bahwa tidak hanya pengerjaan perbaikan rumah melainkan ada kegiatan-kegiatan lain selain pada review tahap l. Ini boleh dikatakan menjadi tahap lll nantinya, Ia berharap pada tahap lll nanti bisa diselesaikan dengan maksimal teman-teman di kabupaten/kota bisa memberikan data-data kesesuaian di lapangan BNBA masyarakat untuk kembali di review sehingga itu menjadi acuan yang belum mendapatkan pembiayaan.
“Maka dalam pengerjaan selanjutnya harus ada rencana kerja yang matang terukur sehingga bisa dibuatkan timeline baik pada pengerjaan tahap l yang belum dan tahap ll,” jelas Sugiartha.
Sebelum menutup sambutannya, Sugiartha mengingatkan bahwa sesuai dengan instruksi presiden tahun 2020, sebenarnya pada tahap ll ini akan diselesaikan akhir Desember 2020, namun dengan segala pertimbangan dan permasalahan yang menghambat pengerjaannya, sehingga diundur sampai bulan April 2021. Harapnya dengan sisa waktu yang dimiliki agar bisa dituntaskan dengan baik dan tepat waktu baik tahap l yang belum selesai dan tahap ll.(red)