Guru Non PNS Bersyukur Iuran BPJS Diambil Lewat Insentif

- Jurnalis

Senin, 18 Januari 2021 - 13:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lombok Tengah – Para guru non pegawai negeri sipil (PNS) di lembaga pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama Lombok Tengah merasa bersyukur dan berterima kasih, karena mereka memiliki jaminan kesehatan. Itu lewat kebijakan pemerintah yang mengambil angsuran pembayaran BPJS Kesehatan.

Setiap bulan dana insentif mereka dipotong secara otomatis lewat BPJS Kesehatan setiap bulannya. Dengan begitu, mereka tidak dipusingkan dengan membayar sendiri ke BPJS Kesehatan. Itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Peresiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020.

Jaminan kesehatan tidak saja guru bersangkutan, tapi keluarga. Dari anak dan istri. Nilainya sebesar Rp 22.000 per bulan dengan tanggungan lima anggota keluarga, kalau mandiri sebesar Rp 60.000 per bulan per orang, kalau dikalikan lima, maka nilainya sebesar Rp 300.000 per bulan dengan tanggungan lima anggota keluarga. Itu dengan kelas yang sama.

Baca Juga :  Polres Loteng Tangkap Pelaku Curas Alfamart

Iuran BPJS Kesehatan diambil langsung Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN). “Kami merasa bersyukur karena pemerintah memberikan fasilitas kepada kami guru non PNS. Alhamdulillah,” kata Sekertaris LP Ma’arif NU Lombok Tengah, Tajuddin M,Pd pada wartawan, Senin (18-1-2020).

Atas nama guru non PNS, Tajuddin merasa terbantu dengan kebijakan yang ada tersebut. “Alhamdulillah, kami tidak dipusingkan dengan membayar sendiri. Tapi cukup lewat insentif yang kami terima setiap bulan,” kata pria yang juga menjadi guru di Madrasyah An-Nur Bongak Desa Tumpak ini.

Baca Juga :  Tangkal Cegah Radikalisme Kodim Loteng Silaturahmi Dengan Para Tokoh

Hal yang sama disampaikan Kepala Madrasyah Ibtidaiyah (MI) Al-Ma’rif Sunah Desa Pengembur, Suparlan. Baginya iuran yang diambil dari insentif guru memang sangat membantu mereka yang saat ini berstatus non PNS. Karena baginya, jaminan kesehatan ini sangat penting bagi para tenaga pendidik ini.

“Perhatian pemerintah sudah sangat laur biasa, karena selain insentif tapi ada juga Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi kita yang berstatus non PNS sebesar Rp 1.800.000 per orang dan kita merasa bersyukur, karena iuran yang hanya Rp 22 ribu untuk anggota keluarga dan ketimbang kita lakukan perorang atau BPJS mandiri,”terangnya.(red)

Berita Terkait

Import Audi R8 spec balap ke Pertamina Mandalika International Circuit, BEA masuknya ditangguhkan
Deretan Highlight Event Februari 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit
Okupansi dan Kunjungan Wisatawan di Kawasan ITDC Tahun 2024 Capai Rekor Tertinggi
Klinik Pratama Poltekpar Lombok Raih Akreditasi Paripurna Dari Kemenkes RI, Hari Ini Gelar Donor Darah
Harga Cabai Meroket, Wabup Loteng Sidak Ke Pasar Renteng
Sidang Paripurna, DPRD Lombok Tengah Usulan Pemberhentian dan Penetapan Bupati-Wakil Bupati
Bupati Pathul Hadiri Pelatihan Digitalisasi dan Bimbingan Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD RI
Penandatanganan LUDA LOT ACTA-1, The Mandalika Destinasi Pilihan Investor Domestik dan Internasional

Berita Terkait

Rabu, 5 Februari 2025 - 15:36 WIB

Import Audi R8 spec balap ke Pertamina Mandalika International Circuit, BEA masuknya ditangguhkan

Rabu, 5 Februari 2025 - 15:34 WIB

Deretan Highlight Event Februari 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit

Selasa, 21 Januari 2025 - 11:15 WIB

Okupansi dan Kunjungan Wisatawan di Kawasan ITDC Tahun 2024 Capai Rekor Tertinggi

Jumat, 17 Januari 2025 - 17:34 WIB

Klinik Pratama Poltekpar Lombok Raih Akreditasi Paripurna Dari Kemenkes RI, Hari Ini Gelar Donor Darah

Rabu, 15 Januari 2025 - 11:12 WIB

Sidang Paripurna, DPRD Lombok Tengah Usulan Pemberhentian dan Penetapan Bupati-Wakil Bupati

Berita Terbaru

Tak Berkategori

Lombok Tengah Matangkan Persiapan Menuju STQH ke-XXVIII NTB

Senin, 20 Jan 2025 - 10:14 WIB